OPINI

70 Juta Kertas Suara, Operasi Politik?

ilustrasi surat suara (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Oleh: Ahmad Haviz Baso*

kabargolkar.com Hanya negara yang punya infrastruktur untuk menipu secara sempurna. Hanya negara yang punya infratruktur untuk menyebarkan hoax secara sempurna. Hanya negara yang punya infrastruktur untuk melakukan manipulasi secara sempurna. Begitu kata kritikus Rocky Gerung.

Tiba-tiba saja merebak isu, 70 juta kertas suara telah dicoblos, ditemukan dalam kontainer. Isu ini diproduksi oleh siapa? Parpol? Media masa? Operasi intelijen? Atau ini bagian dari perang asimetris? Ada kekuatan besar yang menggerakkan? Siapa mereka? Yang jelas ini membutuhkan biaya besar ! Ada cukong; bandar dan begundal di belakang.

Perang asimetris dilakukan secara tidak langsung untuk mempengaruhi kekuatan dan mengeksploitasi kelemahan lawan dengan memanfaatkan teknologi dan keresahan masyarakat. Dan isu 70 juta kertas suara yang telah dicoblos, meresahkan !

Hoax demi hoax diproduksi beruntun. Dari isu penggandaan DPT, pemilih gila, e-KTP bodong hingga 70 juta kertas suara yang telah dicoblos. Naga-naganya, isu ini tengah mencari public saturation point. Bisa jadi, setelah hoax-hoax membuat publik berada pada titik jenuh, apatis, manipulasi sesungguhnya akan terjadi.

Hoax demi hoax ada dalam struktur informasi publik. Bergulir dan terus digulir. Siapa orang-orang dalam struktur informasi? Hoax? Fitnah dll? Tentu tragis, manakala secara perlahan, informasi publik berada dalam struktur kebohongan dan ada the man behind yang menggerakkan. Siapa?

Kalau baca cepat-cepat menggunakan Michel Foucault dalam teori relasi kekuasaan, maka dapat dicerna bahwa, sosial, ekonomi dan pendidikan adalaha produk kekuasaan. Ada dalam relasi dan kendali kekuasaan. Bisa jadi termasuk pers. Berselingkuh dengan negara lalu membajak nalar publik dengan hoax dan menyebar purbasangka.

Saya ingat kata bung Rocky Gerung, bahwa media mainstream kini, tak ubahnya seperti public relation istana. Surat kebar, tak ubahnya seperti brosur istana. Tak ada jurnalisme kritis.

Tak ada jurnalisme yang menggiring kontradiksi publik dalam suatu soal secara profesional, hingga benturan-benturan itu mencerdaskan publik. Berita-berita media mainstream, acap kali menggunakan diksi keberpihakan politik. Jilat disana hajar disini. Acap kali mengusung jargon-jargon politik, dan sebagai pelor informasi sponsor; penyandang dana dan owner korporasi merangkap bandar politik.

Saya ingat betul kasus Ratna Sarumpaet. Kasus RS adalah operasi terstruktur yang sempurna. Walhasil, ada entitas politik yang menikmati sebagai “playing victims.” Mereka menikmatinya. Tapi alih-alih berhasil, karena tiba-tiba, diskursus gerakan 212 menjadi bom informasi. Benefit politik dari playing victim selesai.

Kini kita tengah mawas diri, bila mana 70 juta kertas suara adalah suatu pola perang asimetris. Mencari-cari titik jenuh dan apatisme publik, lalu manipulasi sesungguhkan akan terjadi kemudian. Waspadalah, waspadalah !!!

Wallahu’alam.

———-

Ahmad Haviz Baso, penulis adalah fungsionaris Partai Golkar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *