KABAR GOLKAR KABAR KADER KABAR NASIONAL

Aburizal Bakrie, Yahukimo dan Visi Negara Kesejahteraan

aburizal bakrie

Aburizal Bakrie saat menjabat Menko Kesra turun langsung menangani bencana kelaparan di Yahukimo, Papua, bulan Desember 2005, bahkan berupaya berdialog dengan kelompok bersenjata OPM (SCTV).

Kabargolkar.com – Tidak banyak yang mengetahui, bahwa pengalaman Aburizal Bakrie selama menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dan kunjungan ke daerah bencana kelaparan Yahukimo pada Desember 2005, adalah yang paling mengesankan dan menguatkan gagasannya bahwa kesejahteraan rakyat adalah kunci kemajuan bangsa ini.

“Pengalaman saya selama ini sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat membuat saya semakin yakin bahwa kesejahteraan rakyat adalah kunci. Saya juga menjadi banyak tahu bagaimana cara memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” demikian tulis Ketua Dewan Pembina Partai Golkar yang berulang tahun pada hari ini, 15 November 2018.

Di dalam blog aburizalbakrie.id, ARB (panggilan akrabnya) mengisahkan pada bulan November 2005, beberapa saat setelah dirinya dilantik menjadi Menko Kesra, terjadi bencana kelaparan yang menimpa sekitar 70.000 dari 200.000 penduduk Kabupaten Yahukimo, sebuah kabupaten baru yang terletak di daerah pegunungan Papua.

“Bencana ini terjadi akibat gagal panen tanaman umbi-umbian. Akibatnya, pada kurun waktu 11-17 November 2005 tercatat ada 55 orang meninggal dunia akibat bencana kelaparan yang melanda 17 distrik,” ARB melanjutkan kisahnya.

ARB sangat terkejut dengan terisolasinya orang pegunungan di Papua, sama sekali tidak bisa diakses dari darat sehingga harus menggunakan helikopter, dan beliau hampir tak percaya warga Yahukimo masih menggunakan alat dari kayu untuk bertani bukan pacul dan perkakas lainnya dari logam.

“Lalu saya putuskan untuk mencari bibit ubi yang bagus. Saya pergi ke Wamena yang berjarak 20 km dari Yahukimo. Di Wamena, ada bibit ubi yang cukup bagus dan tahan cuaca. Saya bawa bibit itu ke Yahukimo. Saya juga bawa pacul dan alat pertanian. Bersama tim, kami ajari mereka bertani, bercocok tanam yang baik,” tulis ARB dalam blognya.

Dapat dikatakan, pengalaman ARB menangani bencana kelaparan di Yahukimo itulah yang membuat ARB percaya bahwa konflik bersenjata yang dilancarkan OPM adalah akibat kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan rakyat Papua.

“Saat berada di sana dan menyelami permasalahan yang ada, saya semakin memahami dan meyakini bahwa pemberontakan OPM terjadi karena kesejahteraan masyarakat di sana begitu rendahnya. Akibatnya, mereka lalu memilih opsi disintegrasi,” lanjut Ketua Umum DPP Partai Golkar 2009-2016 tersebut.

Pendekatan Kesejahteraan Demi Perdamaian

ARB termasuk jajaran pengusaha yang dibesarkan semasa Orde Baru, dijuluki ‘Ginanjar Boys’ bersama Arifin Panigoro, Fadel Muhammad, Ahmad Kalla dan para pengusaha yang dibina oleh Ginanjar Kartasasmita saat menjadi Menteri Muda Urusan Percepatan Peningkatan Produksi Dalam Negeri (UP3DN).

Di kalangan pengusaha nasional, ARB termasuk yang percaya bahwa demokrasi adalah kunci kemajuan masyarakat, hal ini dibentuk dari kesadarannya semasa menjadi aktivis mahasiswa di kampus ITB, terutama saat para mahasiswa berdemonstrasi menuntut pembubaran PKI dan melawan otoritarianisme Rezim Orde Lama.

Hasyrul Mochtar dalam bukunya “Mereka Dari Bandung: Pergerakan Mahasiswa Bandung 1960-1967” menuliskan peran ARB semasa gerakan mahasiswa 1966, yang walaupun terhitung yunior tetapi sangat antusias menjadi aktivis, sampai mobil dan bensin untuk berdemonstrasi saja dibantu oleh ARB.

Pengalaman semasa aktivis itulah yang membentuk pandangan ARB bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran jasmani serta rohani, namun beliau juga tidak ingin demokratisasi hanya di tingkat permukaan saja tanpa ada keterlibatan rakyat.

“Sejatinya (dalam demokrasi) justru perdebatan konseptual itulah yang harus dikedepankan, bila kita ingin menjadikan demokrasi sebagai jembatan menuju kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa,” tegas bapak tiga anak dan sembilan cucu tersebut.

Karena percaya dengan jalan demokrasi itulah ARB aktif mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam penyelesaian konflik Indonesia dengan OPM, Kemenko Kesra mendirikan rumah-rumah untuk rakyat, membuka kebun untuk bercocok tanam, serta pembangkit listrik tenaga matahari dan air.

Hasilnya tidak sia-sia, banyak anggota OPM yang turun gunung dan menyatakan kembali setia pada NKRI.

“Saya peluk mereka yang baru keluar dari dari hutan. Mereka berikan senjata-senjata mereka pada kami. Beberapa kali saya memimpin dan menghadiri acara penyerahan diri dan sumpah setia itu,” cerita ARB dalam blognya.

Penyerahan senjata bahkan sampai di daerah perbatasan Papua Nugini, beberapa panglima menyerah hingga tinggal dua saja panglima OPM yang belum menyerah, sementara Nicholas Youwe salah satu pendiri OPM sudah berusia tua dan tinggal di negeri Belanda.

ARB menerima Nicholas Youwe, salah satu pendiri OPM yang akhirnya menjadi Warga Negara Indonesia.

“Saat itu bisa dikatakan sayap militer OPM sudah bisa diatasi, tinggal sayap diplomasinya, saya juga mengusulkan Presiden SBY menemui Nicholas Youwe, akhirnya Nicholas jadi WNI, setelah itu dia mengatakan ke anggota jaringannya di luar negeri dan dunia internasional bahwa OPM sudah selesai,” tulis ARB dengan bangga.

Visi Negara Kesejahteraan 2045

Penanganan bencana kelaparan di Yahukimo, menghadapi kelompok bersenjata OPM dengan pendekatan kesejahteraan, menguatkan tekad ARB untuk menyusun Visi Negara Kesejahteraan 2045 saat beliau menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2009-2016.

Aburizal Bakrie yang pernah menjadi anggota MPR 1988-1998 dari Fraksi Utusan Golongan mewakili Kamar Dagang dan Industri (KADIN), terinspirasi dari tersusunnya rencana pembangunan Indonesia saat MPR memiliki wewenang menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), di mana Visi Negara Kesejahteraan bagaikan GBHN bagi partai berlambang beringin tersebut.

Ketua Umum KADIN 1993-2003 tersebut optimis perekonomian Indonesia yang dilanda krisis sejak 1998 akan semakin membaik, terbukti pertumbuhan ekonomi semasa awal Reformasi 1998 berada pada angka 2-3 persen menjadi 5-6% pada tahun 2008.

Oleh karena itu, saat Aburizal Bakrie menjadi Ketum Partai Golkar, beliau menyusun sebuah tim yang diketuai Theo Sambuaga dibantu Airlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo, Erwin Aksa dan lain-lain untuk berkeliling perguruan tinggi se-Indonesia dalam rangka menyusun Visi Negara Kesejahteraan 2045.

Visi Negara Kesejahteraan 2045 tersebut berisi program-program konkret untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju sebelum mencapai usia ke-100 tahun, dengan target antara lain pendapatan per kapita Indonesia mencapai USD 41.000-43.000 pada 2045.

Visi tersebut juga mengutamakan perbaikan institusi demokrasi, di mana target pencapaian indeks demokrasi di tahun 2012 sebesar 6,76 menjadi 9 pada tahun 2045, kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum juga diupayakan mencapai angka 7 atau sangat bebas.

Visi Negara Kesejahteraan 2045 diakui elit Partai Golkar sebagai warisan ARB, Ade Komarudin mengatakan bahwa visi tersebut adalah panduan dan pedoman bagi Golkar untuk mempersiapkan bangsa ini menyambut tahun 2045 di saat bangsa ini menginjak usia 100 tahun.

Inilah jasa ARB dalam upaya mematangkan demokrasi dan memajukan kesejahteraan bangsa kita, mari kita semua berupaya menjalankan cita-cita luhurnya.

Kepada Bapak Aburizal Bakrie, selamat berulang tahun ke-72, panjang umur Negara Kesejahteraan Republik Indonesia! [Redaksi]

  1. Efin N.G Soehada says:

    Visi Negara Kesejahteraan 2045 merupakan visi hebat Golkar karya Bang ARB! Moga Golkar segera dapat memegang kendali kekuasaan dan mewujudkannya. Happy birthday, Bang Ical!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *