KABAR GOLKAR

Agar Kasus Setnov Tak Terulang, Calon Pimpinan Golkar Harus Diuji

kabargolkar.com, JAKARTA –¬†Siapapun yang ingin menjadi pimpinan partai, dari tingkat pusat sampai kota/kabupaten harus diuji kemampuannya dalam mengelola anggaran. Jika pimpinan partai tidak punya strategi dalam mengelola anggaran, dikhawatirkan akan berakhir seperti Setya Novanto.

Demikian dikatakan Politisi Partai Golkar, Aat Safaat Hodijat kepada Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (2/10).

“Setiap tahun rencana anggaran pendapatan dan belanja partai itu tidak pernah dibuka. Jika ini dibuka dengan transparansi seperti ini, itu menunjukkan tingkat pengelolaan partai yang sehat bisa terukur. Kalau pengelolaan anggaran partai ngaco, gak jelas, dapat dipastikan bahwa itu semua ngaco. Karena alat ukur yang paling sederhana untuk melihat kebersihan dan kesehatan organisasi adalah masalah keuangan. Kalau keuangan sudah dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, itu partai sehat. Kapan ada pengumuman, tahun ini misalnya rencana anggarannya seperti apa? realisasinya seperti apa? pertanggungjawabannya seperti apa? Semuanya serba ga jelas saat ini,” Kata Aat.

Lanjut Aat, calon pimpinan partai Golkar ke depan tidak cukup bermodalkan jabatan dilingkar kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sebaiknya, setiap calon pimpinan harus diuji terlebih dahulu pengelolaan anggarannya. Kemudian pertanggungjawabannya di saat budaya partisipasi politik kader masih rendah dalam hal iuran keanggotaannya atau sumbangan lainnya.

“Kalau budaya partisipasi kader ini rendah, akan menjadi kesulitan tersendiri bagi setiap pimpinan partai. Itu harus dijawab dengan strategi yang logis, jelas dan akuntabel. Jadi pimpinan Golkar ke depan tidak cukup hanya punya jabatan dan pengaruh jabatan kekuasaan, karena itu rentan dengan penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan pembiayaan dan keuangan untuk partai,” ucapnya.

Aat mengingatkan, jangan sampai para pimpinan ketua partai Golkar harus berhadapan dengan hukum seperti yang sudah-sudah.

“Kita harus belajar dari kasus Setnov (Setya Novanto) dan mantan sekjen Golkar, Idrus Marham. Jadi pimpinan Golkar ke depan tidak cukup hanya punya jabatan dan pengaruh jabatan kekuasaan, karena itu rentan dengan penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan pembiayaan dan keuangan untuk partai. Jangan sampai pimpinan partai akan berakhir di penjara hanya karena tidak punya strategi pengelolaan anggaran partai,” jelasnya.

Aat juga berharap, pimpinan partai Golkar tidak merangkap jabatan di kekuasaan. Ketua partai yang merangkap jabatan di lingkaran kekuasaan sangat rentan dalam menyalahgunakan jabatan.

“Kalau dia hanya mengandalkan kekuatan dan kekuasaan jabatan yang pada akhirnya terjebak demi kepentingan partai, akhirnya dia jual lah pengaruh jabatan itu, itu berbahaya. Yang ideal adalah ketua umum partai, ketua partai itu tidak merangkap jabatan di kekuasaan. Sehingga partai sebagai alat dan fungsi kontrol parlemen dan kontrol kebijakan publik itu berjalan, bisa efektif,” ujarnya

“Partai bisa kontrol kerja kader di parlemen. Ketimbang dia merangkap jabatan maka akan ada ambigu di situ dan itu berbahaya bagi dirinya sendiri. Hal umum dan lumrah dalam jabatan kekuasaan itu ada peluang penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan finansial, baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan partai. Itu yang harus dicermati oleh seluruh kader partai Golkar, kalau partai Golkar ingin lebih sehat, lebih maju dan mencapai kemenangan di pemilu 2024 yang akan datang,” pungkas Aat. (rmol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *