KABAR NASIONAL

Agun Gunandjar: Penambahan Dana Kelurahan Untuk Sinergitas Pembangunan

Polemik Dana Kelurahan yang Akan Digelontorkan pada Tahun Politik. (Photo/Indopos)

Kabargolkar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pada tahun 2019 akan mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan. Namun Jokowi heran rencana kebijakan itu dikaitkan dengan politik. Hingga akhirnya Jokowi kelepasan mengucapkan adanya politik sontoloyo.

Sementara itu Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat tak satu suara dalam menanggapi rencana pemerintah mengucurkan dana kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Fraksi partai oposisi menolak rencana itu. Sebaliknya, partai pemerintah mendukung.

Menanggapi persoalan itu, mantan Ketua Komisi II 2012-2014 yang sekarang duduk sebagai Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa, mengganggapnya sebagai hal yang biasa saja, karena sudah pasti selalu saja terkait dengan dinamika proses politik utuk kontestasi di pemilu 2019.

“saya mengganggapnya sebagai hal yang biasa saja, karena sudah pasti selalu saja terkait dengan dinamika proses politik untuk kontestasi di pemilu 2019. Selain itu guna mengimbangi dalam rangka sinergitas pemerintahan dan pembangunan.” ucap Agun lewat keterangan tertulis yang diterima Kabargolkar.com, rabu (24/10/2018)

Mengacu pada kondisi objektif di kelurahan yang ada di kabupaten dan kota di berbagai provinsi, begitu juga yang terjadi di dapil saya, yang meliputi kabupaten ciamis, kuningan dan kota Banjar terkecuali kabupaten Pangandaran yang tidak ada kelurahan, pasca di implementasikannya UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, terjadi gejolak kecemburuan antara Desa dengan Kelurahan dalam hal kucuran alokasi anggarannya.

Lebih lanjut anggota Dewan asal dapil Jawa Barta X tersebut, juga sependapat dengan Pemerintah yang sangat hati hati untuk tidak sembarangan dan tidak dadakan karena dana desa sudah dikucurkan sejak 2015 dan terus bertambah. dimana tahun 2019 yang sudah disetujui meningkat lagi dari 60 T di 2018 menjadi 73 T.
Sehingga terjadi kesenjangan anggaran

“Kesenjangan tersebut mulai terasa ketika dana desa secara berturut turut terus meningkat setiap tahunnya, sementara dana untuk kelurahan statis peningkatannya dari tahun 2015 sd 2018. Tutup pemilik rumah Cuklik tersebut.

Polemik dana kelurahan mencuat sejak pekan lalu. Dalam rapat kerja di Banggar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada perubahan komposisi dana desa. Usul dana desa tahun depan sebesar Rp 73 triliun akan dicuil sebagian untuk dibagi ke kelurahan. Pernyataan Sri Mulyani itu lalu diperkuat oleh pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut dana kelurahan diperlukan untuk mengimbangi desa yang mendapat miliaran rupiah setiap tahun dari pemerintah pusat. (sumarsono)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *