KABAR GOLKAR KABAR NASIONAL

Agun Ingatkan Kedaulatan Harus Tetap Terjaga Pasca Pemilu 2019

Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa. [foto: harian fajar]

kabargolkar.com, JAKARTA – Kedaulatan rakyat setidaknya jangan hanya terwujud dalam pesta demokrasi lima tahunan atau Pemilihan Umum (Pemilu), melainkan pasca Pemilu 17 April 2019 rakyat juga harus mendapat kedaulatannya, yaitu kesejahteraan ekonomi.

Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa menekankan perwujudan kedaulatan itu juga harus diterapkan hingga pelaksanaan Pemilu 2019 selesai, mengingat kedaulatan dan kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama dilaksanakannya Pemilu.

“Jadi, kedaulatan itu harus juga diberikan pasca pemilu, yaitu memperoleh kesejahteraan karena tujuan pemilu itu sendiri untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Ketua Fraksi Golkar MPR RI Agun Gunandjar Sudarsa, Rabu (19/12/2018) lalu.

Politisi Golkar ini menilai, jika rakyat yang masih tinggal di desa juga wajib mendapatkan segala bentuk pendapatan negara. Dana Desa (DD) sendiri untuk tahun 2019 ini sebesar Rp 70 triliun dan dana kelurahan Rp 3 triliun.

Karena itu, lanjut Agun, kucuran dana desa melalui UU Nomor 6 tahun 2014 yang setiap tahunnya terus meningkat, juga wajib dijaga dan ditingkatkan ke arah kemandirian dan kesejahteraan rakyat desa.

“Menjadikan desa mandiri dan produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dari seluruh sumber daya yang ada di desa. Kalau itu terwujud, maka tidak ada lagi migrasi dari desa ke kota. Bahkan sebaliknya, akan banyak tenaga ahli pergi ke desa untuk menjadi konsultan,” tukasnya.

Jika UU tentang Pemerintah Daerah (Pemda), UU tentang Kementerian Negara, dan UU tentang Desa dijalankan secara konsisten, maka akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa, di mana pertumbuhan ekonomi akan berkorelasi dengan pemerataan, keadilan, penyerapan tenaga kerja, dan kemiskinan. Bahkan, DD tersebut juga dapat mencegah terjadinya segala praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Karena alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tak lagi berpusat di kementerian, terkecuali untuk sejumlah program strategis yang berskala nasional maupun internasional. Seperti industri pertahanan dan keamanan, hukum, agama, luar negeri, infrastruktur strategis integrasi nasional, dan atau program strategis nasional lainnya,” papar mantan Ketua Komisi II DPR itu.

Selebihnya, masih kata Agun, anggaran itu teralokasikan pada Pemda baik tingkat desa, kabupaten/kota, maupun provinsi dengan porsi seperti piramida. Karena itu, tidak perlu lagi ada program yang sudah bisa dikerjakan di pemda, tapi dianggarkan di pemerintah pusat dan kementerian terkait.

“Untuk itu, kami mendorong mengalihkan Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahun sesuai kondisi objektif luas wilayah dan jumlah penduduk ke setiap provinsi, kabupaten, kota, serta desa dengan nilai semakin meningkat,” pungkasnya. [urbannews]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *