KABAR NASIONAL

Anggap Tak Perlu, Jokowi Minta Pasal Penghinaan Presiden Dihapus

Presiden Joko Widodo. (foto: antara)

kabargolkar.com, JAKARTA –¬†Presiden Joko Widodo sudah meminta secara resmi agar pembahasan rancangan perubahan KUHP ditanda. Permintaan itu muncul setelah pekan ini merebak protes keras di sejumlah daerah atas beberapa pasal yang dianggap keterlaluan.

Salah satu pasal yang menuai kontroversi adalah pasal mengenai penghinaan presiden. Menanggapi polemik tersebut, Presiden Jokowi juga sudah meminta agar pasal tersebut dihapus. Namun DPR belum sepenuhnya setuju atas usulan presiden.

Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik mengatakan, Presiden memang sudah meminta pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) dihapuskan. Jokowi menyatakan hal itu dalam rapat konsolidasi bersama DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019).

“Saya hadir di rapat itu. Pak Presiden Jokowi secara khusus menyebut pasal penghinaan terhadap presiden. Beliau mengatakan, ‘Saya sendiri merasa tidak perlu ada pasal itu’. Pak Presiden mengatakan itu,” kata Erma, Selasa (24/9/2019). Akan tetapi menurut Erma, pasal penghinaan presiden itu tetap diperlukan. Alasannya RKUHP bukan dibuat untuk satu orang saja, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia.

“Pak Presiden mengatakan begitu (pasal penghinaan presiden dihapuskan), tapi kan kami bikin, sekali lagi, kami bikin RUU KUHP, bikin undang-undang di negara ini bukan untuk satu orang, bukan untuk satu partai tapi untuk Indonesia,” ujarnya.

Salah Satunya Erma mengatakan, pihaknya memahami pasal penghinaan presiden menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Namun, DPR tetap ingin memasukkan pasal tersebut dengan delik aduan. Ia menjelaskan, presiden atau wakil presiden bisa langsung melaporkan apabila merasa terhina oleh pihak lain.

“Nah kita membuat supaya, kalau presidennya merasa terhina secara pribadi dia yang adukan,” tutur politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, Presiden Joko Widodo tak keberatan apabila pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dihilangkan. Menurut dia, presiden menilai dirinya sudah sering mendapatkan pernyataan negatif.

Hal itu disampaikan Bambang setelah DPR bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019). “Presiden enggak keberatan pasal penghinaan itu dihilangkan atau apa, karena menurut beliau (Presiden Jokowi) dia sudah lama juga di-wok-wok(mendapat pernyataan negatif), intinya pasal-pasal itu akan kita perdalam lagi,” kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Menurut Bambang, pihaknya akan fokus mengkaji 14 pasal yang dinilai bermasalah. Adapun 14 pasal itu, kata dia, termasuk pasal terkait perzinaan, pasal penghinaan presiden, hingga pasal santet. “Hal lain juga soal hewan yang masuk halaman walaupun di pasal lama ada bunyi itu juga. Malah lama pidananya, tetapi pasal sekarang ganti rugi saja. Itu yang perlu dijelaskan kepada masyarakat,” ujar dia. (breakingnews)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *