KABAR NASIONAL Kabar Pemilu

Angka Golput Masih Tinggi, Wawali Malang Upayakan Cara Ini

Wakil Walikota (Wawali) Malang, Sofyan Edi Jarwoko. [malangvoice]

Kabargolkar.com, MALANG – Angka golongan putih (golput) di kota Malang dalam Pilkada serentak kemarin terlihat cukup tinggi. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malang menunjukkan angka golput dalam Pilwali 2018 mencapai 33 persen, sementara untuk Pilgub Jatim menyentuh angka 37 persen.

Alih-alih menilai, tingginya angka golput ini juga akan berlanjut pada pemilu presiden tahun 2019 mendatang. Sejurus upaya dilakukan oleh KPU. Tak tanggung-tanggung, KPU bahkan menargetkan angka 77,5 persen dalam Pilpres tahun depan.

Selain upaya KPU, nampaknya pemeritah kota Malang juga resah dengan partisipasi politik masyarakat yang rendah. Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko dengan tegas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap aktif dan memanfaatkan hak pilihnya dibalik bilik suara.

“Menyongsong pemilu 2019 saya berharap kepada seluruh pihak terkait untuk saling bekerjasama, berkoordinasi dan bersinergi dalam membangun kesadaran politik masyarakat dan membuat masyarakat mengetahui hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara; agar nantinya dapat meminimalisir adanya golput” kata Sofyan Edi

Indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu.

Perbedaan pendapat bukan menjadi alasan bagi seseorang untuk tidak memilih. Oleh karenya, menurut politisi asal Golkar itu, sudah saatnya masyarakat melupakan perbedaan yang ada dan memulai untuk bersatu dan bersinergi mengawasi jalannya pemilu.

“Partisipasi politik masyarakat, baik dalam bentuk formal maupun ekstra formal dalam ikut serta mengawasi atau memantau jalannya penyelenggaraan pemilu, jangan dipandang sebelah mata,” tandasnya

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Bung Edi ini juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara, untuk terus menjaga netralitas selama proses kampanye berlangsung. Hal tersebut lanjutnya, sesuai dengan amanat undang-undang No. 5 tahun 2014.

“Jelas bunyi Undang-Undang bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; pelayan publik dan perekat bangsa. Tapi ASN juga memiliki hak pilih, namun tetap di atur dan di tata sedemikian rupa di dalam undang-undang yang melarangnya untuk terlibat secara langsung pada politik praktis,” pungkas Bung Ed. [suarajatimpost]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *