KABAR NASIONAL Kabar Parlemen

Bamsoet Ajak Rakyat Indonesia Maknai Syukuran Warga Cianjur Pasca OTT KPK

Warga Kabupaten Cianjur memadati Alun-Alun Kabupaten Cianjur pasca KPK menangkap Bupati Cianjur, Irvan Rivano Mochtar. [foto: eramuslim]

Kabargolkar.com, JAKARTA – Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiduk Bupati Cianjur, Irvan Rivano Mochtar, ratusan warga Kabupaten Cianjur langsung menggelar syukuran dengan berkumpul di Alun-Alun Kabupaten Cianjur. Hal ini rupanya memantik respon politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Menyikapi syukuran ratusan masyarakat Kabupaten Cianjur tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengajak dan mengimbau masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk menghayati menghayati makna dari reaksi warga Cianjur yang mensyukuri penangkapan Bupati Cianjur oleh KPK tersebut.

Menurutnya, syukuran yang dilakukan warga Cianjur itu pada dasarnya sebagai refleksi kehendak semua elemen masyarakat Indonesia yang merindukan pemerintahan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Reformasi birokrasi memang telah mencatat progres yang cukup signifikan. Tetapi masyarakat merasakan bahwa progres reformasi birokrasi itu belum mampu menangkal atau mempersempit ruang gerak bagi oknum birokrat melakukan korupsi,” ujar Politikus Partai Golkar itu, Ahad (16/12).

Bamsoet mengakui, saat ini korupsi masih marak, dan fakta ini mengecewakan dan menyakiti nurani rakyat. Maka dengan demikian, reformasi birokrasi akan dinilai gagal jika tidak mampu menangkal korupsi.

Karena itu, lanjut Bamsoet, Pemerintah bersama institusi penegak hukum harus mulai merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif.

Sebelumnya warga Cianjur memadati area alun-alun kabupaten untuk merayakan penangkapan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar. Fakta ini menjelaskan bahwa warga Cianjur spontan merayakan sekaligus berterima kasih kepada KPK yang bisa menghentikan perilaku korup oknum birokrat di daerahnya.

“Selama ini mereka hanya diam sambil menunggu dengan penuh harap adanya kekuatan yang bisa menghentikan perampokan hak-hak rakyat itu. Dan, ketika harapan warga Cianjur itu terwujud, wajarlah kalau mereka bersyukur,” papar Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, semua elemen masyarakat di berbagai daerah pun pasti punya harapan yang sama dengan warga Cianjur. Mereka berharap birokrasi pemerintah daerah bersih dari perilaku koruptif. Sebelum kasus bupati Cianjur, sudah sekitar 100 kepala daerah yang ditangkap KPK karena keterlibatan mereka dalam kasus korupsi.

“Namun, fakta-fakta historis itu tidak berhasil menumbuhkan efek jera. Tahun ini pun tercatat sebagai yang terbanyak bagi KPK melancarkan OTT, yakni 28 operasi,” tambahnya.

Karena efek jera tak juga kunjung tumbuh, diyakini pula bahwa penangkapan maupun OTT tak akan menyelesaikan masalah. Sebab, oknum birokrat yang nakal akan selalu mencari modus baru untuk bisa merampok uang negara. Maka, strategi pencegahan korupsi menjadi sangat penting.

Berdasarkan kecenderungan itu, Bamsoet mendorong Pemerintah melalui Kemenpan RB untuk membangun kerja sama dengan KPK merumuskan strategi pencegahan korupsi.

“Pada akhirnya, publik akan menggukur hasil maksimal reformasi birokrasi dari kemampuan sistem birokrasi pusat dan daerah memperkecil ruang bagi oknum birokrat melakukan korupsi,” tutup Bamsoet. [harianaceh]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *