KABAR NASIONAL

Bamsoet Dorong Sosialisasi Mekanisme Pencoblosan Bagi Penyandang Disabilitas dan ODMK

Bambang Soesatyo (net)

kabargolkar.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti kurangnya sosialisasi tentang mekanisme pencoblosan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Khususnya, bagi para penyandang disabilitas dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).

Disamping itu, politisi Partai Golkar ini memandang perlunya mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di panti-panti sosial.

Berdasarkan rilis yang diterima oleh kabargolkar.com, Selasa (27/11/2018), Bamsoet mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dapat melakukan sosialisasi.

Sosialisasi tersebut, lanjutnya, dilakukan secara masif mengenai tata cara dan mekanisme pemilihan dalam Pemilu 2019. Dalam hal ini para penyandang disabilitas, ODMK, dan pengelola ataupun petugas panti. Hal ini perlu dilakukan mengingat hak pilih penyandang disabilitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Mendorong KPU untuk dapat mempertimbangkan urgensi didirikannya TPS khusus di panti-panti sosial guna memudahkan para petugas panti mendampingi dan membantu para ODMK yang telah mendapatkan rekomendasi dokter menggunakan hak pilihnya, mengingat pada Pemilu 2019 terdapat 484 ODMK yang sudah terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah tersebut telah memenuhi syarat untuk didirikannya TPS khusus di panti-panti sosial.

Lebih lanjut, Bamsoet mendorong KPU membuat peraturan khusus bagi ODMK yang akan menggunakan hak pilihya dan sudah terdaftar dalam DPT.

“Agar dapat menyertakan surat keterangan sehat dari dokter ahli jiwa sebagai bukti yang sah bahwa mereka sudah layak memperoleh hak pilihnya serta agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.

Menurutnya, penyertaan surat dokter itu perlu dilakukan. “Mengingat orang dalam kondisi terganggu tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” tegas politisi murah senyum ini.

Ketua DPR ini juga mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberikan sanksi bagi penyelenggara Pemilu yang tidak dapat memenuhi hak-hak seluruh warganya dalam menggunakan hak pilihnya, termasuk penyandang disabilitas. (Tim Liputan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *