KABAR GOLKAR KABAR NASIONAL

Bamsoet Prihatin Sejumlah Daerah Rawan Bencana

Bencana longsor di Nias, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (10/11) menjadi keprihatinan bagi Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dalam persitwa tersebut, tujuh orang tertimbun longsor, enam orang masih belum ditemukan, sementara satu orang tewas. [Foto: Liputan6]

Kabargolkar.com, JAKARTA – Bencana longsor yang terjadi di Desa Sukamaju Mohili, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (10/11) yang mengakibatkan tujuh orang korban (satu meninggal dan enam diantaranya masih belum ditemukan) menjadi perhatian khusus pemerintah RI.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamoset) menaruh rasa belasungkawa terhadap keluarga korban yang ditinggalkan dan menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas sejumlah peristiwa bencana alam yang terjadi tersebut.

“Kami minta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk terus melakukan pencarian korban longsor di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, yang masih belum ditemukan. Selain itu, kami juga mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memberikan solusi transportasi untuk akses menuju ke lokasi longsor dan bantuan alat berat kepada BNPB untuk membantu evakuasi korban di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, mengingat akses menuju lokasi longsor cukup sulit karena jalan berlumpur, berbatu, dan bergelombang,” ungkapnya.

Selain di Kabupaten Nias, Sumut, longsor juga menimpa Kabupaten Cianjur hingga mengakibatkan jalur utama penghubung Cianjur Selatan dengan Kabupaten Bandung terputus. Menyikapi hal tersebut, Bamsoet mendorong Kementerian PUPR untuk segera memperbaiki sarana dan prasarana jalur utama penghubung Cianjur Selatan dengan Kabupaten Bandung terputus akibat bencana longsor, serta melakukan pemetaan dan solusi terhadap titik-titik lokasi di seluruh Indonesia yang rawan longsor, mengingat lokasi tersebut kerap kali terjadi longsor dikarena kondisi kontur tanahnya.

“Kami juga meminta Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan pembangunan rumah kembali secara gratis terhadap rumah-rumah warga di Lampung yang rusak dan hanyut, serta mempersiapkan tempat pengungsian bagi warga terdampak banjir bandang tersebut,” tuturnya.

Insiden bencana longsor dan banjir bandang tersebut, politisi Partai Golkar tersebut berharap kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan imbauan kepada masyarakat di Lampung yang menyebabkan 114 rumah warga rusak dan 23 rumah hanyut, untuk waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir bandang susulan karena musim hujan masih akan terjadi, serta mengimbau masyarakat setempat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman yang telah disiapkan oleh pemerintah.

“Perlu adanya koordinasi dan sinergi antara pemerintah baik pusat maupun daerah dengan masyarakat dalam menanggulangi bencana, mengingat penanganan bencana yang komprehensif dan berkelanjutan membutuhkan multidisiplin, multisektor, multidimensi, dan multikomplek dari seluruh kementerian, lembaga, serta masyarakat,” paparnya.

Pihaknya juga meminta Kementerian PUPR bersama para pakar untuk meningkatkan proses pembangunan dan penataan ruang di daerah rawan gempa, rawan banjir, dan rawan longsor sehingga kesiapan menghadapi bencana dapat lebih matang serta memperkecil risiko jumlah korban jiwa dan kerugian materi.

Selain itu, juga mendorong BNPB, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan BMKG untuk membuat pemetaan terhadap potensi terjadinya bencana di wilayah Indonesia, sehingga masyarakat dapat melakukan antisipasi lebih awal.

Bamsoet juga mengharapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan BMKG untuk berkoordinasi terkait basis informasi yang digunakan oleh BMKG dalam menyebarkan informasi peringatan sistem pendeteksi dini (early warning system) kepada masyarakat yang berada di wilayah berpotensi bencana selain melalui media cetak, siber, dan siaran, juga dapat melalui SMS broadcast.

Anggota partai berlambang pohon beringin ini juga meminta Pemerintah Pusat, BNPB, Pemerintah Daerah (Pemda), dan BPBD untuk segera memulai sosialisasi simulasi jika terjadi banjir, longsor, maupun gempa, secara rutin, baik di sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, rumah sakit, hotel, dan di gedung-gedung publik, sebagai bentuk mitigasi bencana.

“Sehingga seluruh masyarakat lebih siap dan lebih paham dalam menghadapi bencana, serta lebih terampil dan cekatan dalam melindungi ataupun menyelamatkan dirinya saat terjadi bencana, mengingat upaya pertolongan terhadap diri sendiri mencapai 34.9% (data BNPB),” jelasnya.

Selain itu, juga perlu adanya bantuan dari Pemerintah untuk segera melengkapi dan memperbaiki peralatan early warning system untuk mencegah jatuhnya korban jiwa apabila terjadi kembali bencana alam seperti longsor, banjir, gempa bumi, maupun tsunami, mengingat waktu peringatan dini merupakan aspek yang paling penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa dan materi.

“Kami berharap Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk memberikan dukungan anggaran kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), BMKG, dan BNPB dalam penyusunan anggaran, guna melakukan perawatan (maintenance) terhadap seluruh peralatan early warning system,” tukasnya.

Ia mengingkan BNPP, BNPB, dan BPBD untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi perubahan cuaca, terutama di musim hujan, yang dapat berpotensi menimbulkan bencana longsor dan banjir.

“BMKG dan BPBD bersama dengan masyarakat untuk melakukan perawatan terhadap peralatan early warning system agar alat tetap dapat berfungsi dengan baik untuk jangka waktu yang lama,” pungkasnya. [*]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *