KABAR DPD KABAR KADER KABAR PILEG

Blegur Prijanggono Minta Pemda Tingkatkan UMK

Blegur Prijanggono, Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pilihan (Dapil) Surabaya. [foto: portalnasional.com]

Kabargolkar.com, SURABAYA – Blegur Prijanggono, salah satu Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya menegaskan pemerintahan setempat harus mengupayakan untuk meningkatkan sistem perekonomian di Surabaya dengan cara menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jatim tidak boleh rendah dari Rp 1.630.059,05.

Sebagaimana ramai diberitakan, 1 November lalu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menetapkan UMP Jatim 2019 melalui Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/629/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Provinsi Jatim Tahun 2019.

Blegur mengatakan, dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan sebesar 8 persen. Namun, ia tidak sepakat jika penetapan UMP ini tidak akan menyelesaikan masalah ketimpangan untuk UMK di masing-masing kabupaten kota, khususnya antara ring 1, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan, yang nantinya akan bersikar Rp 3,5 juta.

“Menurut saya, besaran UMK itu tidak timpang, namun angka UMK di kabupaten kota itu bergantung pada pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerahnya. Justru tidak bisa dipukul rata, tetap juga bergantung pada kondisi ekonomi di wilayah itu,” kata Blegur, Senin (5/11/2018).

Pria yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Surabaya ini menyebutkan, kalau di daerah ring 1, UMK-nya nanti lebih besar dibandingkan dengan daerah di pinggiran, memang juga disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak di daerah itu.

Sedangkan di daerah yang memang UMK-nya kecil karena kebutuhan di daerah itu juga tidak setinggi di kota atau kabupaten sebagaimana di ring I.

“Justru yang ditekankan bagi yang UMK-nya masih rendah, harus bisa menumbuhkan perkonomian di daerah itu. Kepala daerahnya harus mengupayakan untuk peningkatan perekonomian di sana,” ucap Blegur.

Selain itu, ia juga berpendapat agar ke depan ada pemerataan kawasan industri dan perdagangan. Sehingga pengembangan industri padat karya tidak hanya berpusat di ring I saja, dan ketimpangan UMK juga bisa diatasi.

Lebih lanjut, jika ada ketakutan di daerah industri tidak mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas jika mengembangkan industri di luar ring I, menurutnya itu adalah kekhawatiran yang tidak perlu.

“Di ring I, tenaga kerjanya banyak yang urbanisasi dari desa di kabupaten kota yang selain ring I. Cara ini menurut saya bisa menjadi upaya memeratakan kawasan industri, agar ketimpangan tidak terus dianggap sebagai masalah tak teratasi,” pungkasnya. [tribunjatim]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *