Kabar Parlemen kp

Soal Mantan Koruptor Nyaleg, DPR Tolak Usulan KPU

Kabar Golkar – Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke DPR terkait pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif (Caleg) resmi ditolak. alasan penolakan tersebut karena dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu tidak diatur pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi menjadi caleg. “Jangan dibuat norma (aturan) baru. Kami memahami jika tujuan KPU
KABAR GOLKAR KABAR NASIONAL Kabar Parlemen kp

Ketua DPR: Publik Dapat Pantau RUU Antitrorisme Lewat Media Sosial

KabarGolkar.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengajak masyarakat memantau langsung pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia menegaskan, DPR membahasan RUU Antiterorisme itu secara terbuka dan menyiarkannya melalui Facebook. Bamsoet -panggilan karib Bambang- menuturkan Rabu (23/5)  Tim Perumus Revisi UU
Kabar Parlemen kp

Catatan Misbakhun untuk Agus Marto Jelang Pensiun dari BI

Kabar Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan catatan kritis bagi kinerja Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. Agus akan mengakhiri jabatannya sebagai orang nomor satu di bank sentral Rabu (23/5) setelah lima tahun menjabat. Misbakhun mengatakan, Agus diangkat menjadi gubernur BI pada Mei 2013 saat kurs USD di posisi Rp 9.700. […]
KABAR GOLKAR Kabar Parlemen kp

Respon Ketua DPR RI Atas Isu-Isu Aktual

1. Terkait implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berlaku secara maksimal, Ketua DPR: a. Meminta Komisi VIII DPR mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk berkomitmen melaksanakan Pasal 20 UU
KABAR GOLKAR KABAR NASIONAL Kabar Parlemen kp

Ketua DPR Minta Pansus Revisi UU Terorisme Digelar Rapat Terbuka

KabarGolkar.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar rapat pansus revisi undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana pemberantasan terorisme dilakukan secara terbuka. Alasannya supaya publik dapat menilai secara jernih dan DPR tak melulu disalahkan sebagai penyebab belum rampungnya revisi. “Saya mendorong kepada pansus untuk dilakukan