OPINI

Menyoroti Kasus TKI yang Mengalami Hukuman Mati

Oleh: Ricky Rachmadi* kabargolkar.com, JAKARTA – Sekitar bulan Oktober pada 2018 lalu, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di sektor domestik/rumah tangga di Arab Saudi asal Majalengka, Jawa Barat yaitu Tuti Tursilawati mengalami nasib naas dengan pelaksanaan eksekusi hukuman mati yang diterapkan kepadanya di negara tersebut, bahkan kasus pelaksanaan hukuman
OPINI

Munas Golkar Tak Sekedar Pergantian Ketua Umum

Oleh: Darul Siska* kabargolkar.com, JAKARTA – Pembicaraan tentang waktu Munas Golkar menjadi polemik diantara beberapa pengurus DPP Partai Golkar, saya berpandangan bahwa membicarakan waktu Munas tidak semata-mata terkait dengan pergantian atau pemilihan Ketua Umum dan kewenangan Munas lainnya. Tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai waktu pelaksanaan
OPINI

Respons Atas Surat Terbuka Pak Darul Siska

Oleh: Zuli Hendriyanto* kabargolkar.com – Assalamualaikum Wr. Wb. Menyimak Surat Terbuka yang disampaikan Pak Darul, saya merasa terpanggil untuk memberikan respon sebagai sesama pengurus DPP Golkar dan sesama yunior Bang Akbar Tanjung: 1. Sebagai orang yang pernah dibimbing dan dibesarkan oleh Bang Akbar, rasanya tidak pantas dan kurang elok jika Pak Darul
OPINI

Pancasilaisme, Golkar Baru dan Generasi Milenial

Oleh: Bambang Soesatyo* kabargolkar.com – PANCASILAISME, seperti halnya eksistensi NKRI, adalah harga mati. Karena Pancasilaisme dan NKRI terus menghadapi tantangan, Golkar kini harus mengonsolidasi lagi semua sumber kekuatan nasional guna membentengi Pancasilaisme, termasuk merawat dan memperkokoh persatuan-kesatuan bangsa. Pancasilais adalah takdir Golongan Karya
OPINI

Airlangga, Mendayung di Antara 3 Karang

Oleh : Khalid Zabidi Kabargolkar.com –  Menjelang Oktober 2019 situasi politik internal Golkar semakin dinamis, bagaimana tidak selain sengit soal persaingan perebutan Ketua Umum juga dinamika mengenai pendayaagunaan kader Golkar baik di lembaga legislatif DPR RI, MPR RI dan lembaga eksekutif di kabinet pemerintahan. Perjuangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga
OPINI

MPR RI Dan GBHN

Oleh: Agun Gunandjar Sudarsa* kabargolkar.com – MPR RI Pasca amandemen UUD 1945 tahun 1999 sampai dengan 2002, tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara yang memiliki kewenangan memilih Presiden/Wakil Presiden dan Garis Garis Besar Haluan Negara. Yang tertinggi bukan lagi lembaga MPR, yg tertinggi adalah UUD, demikian pasal 1 ayat (2) hasil amandemen. Yang