KABAR KADER

Cegah Investasi Bodong, Misbakhun Gandeng OJK Sosialisasi ke Daerah Pesisir

 

Mukhamad Misbakhun

kabargolkar.com, PASURUAN – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun kembali menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat pedesaan demi memperkenalkan peran OJK dan lembaga investasi bodong yang dinilai masih awam.

“Tugasnya anggota DPR itu ya membantu lembaga seperti OJk untuk datang ditengah-tengah masyarakat. Saya yakin dengan begini masyarakat bisa lebih memahami apa yang menjadi tugas OJK dan terhindar dari segala macam penipuan,”ucap Misbakhun dalam Seminar Nasional ‘Membedah Peran OJK dalam Masyarakat’ di Kelurahan Ngemplak Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jumat (18/1/19).

Misbakhun menyampaikan, OJK merupakan lemabaga baru yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan mulai beroperasi per tanggal 1 Januari 2012. Menurutnya, OJK harus mulai dikenal masyarakat agar apa yang menjadi program-program pemerintah terlaksana dengan baik.

“Bapak-Ibu harus mengetahui bahwa pemerintah memiliki lembaga seperti OJK yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan perbankan, pasar modal, lembaga keuangan dan termasuk perlindungan konsumen,” terangnya.

Misbakhun yang dikenal Getol membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu menghawatirkan akan maraknya penipuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya banyak lembaga fiktif dan tidak memiliki izin OJK menawarkan jasa investasi.

“Contoh saja ada orang nawarin pohon emas, ikur arisan. Bayarnya 10 juta dan bulan depan dapat 12 juta. Saya pastikan ini bohong dan bapak-ibu memilik hak mendapat perlindungan termasuk informasi. Karena kalau izinnya investasi maka perusahaan juga harus mendapat izin OJK,” terangnya.

Legislator Partai Golkar itu meminta masyarakat agar lebih tanggap dalam menggali informasi sebuah perusahaan atau lembaga tertentu. Baik dari legalitas yang dimiliki atau reputasi perusahaan tersebut.

“Kalau ditawarin investasi tanya terlebih dahulu, lembaga itu punya izin OJK atau tidak? Tidak cukup jika hanya memiliki izin koperasi namun izin investasi OJK tidak ada,” terangnya lagi.

“Sama saja dengan umroh yang tiba-tiba menawarkan jasa umroh dengan harga 12 juta. Padahal pemerintah menetapkan 24 juta. Bisa-bisa uangnya di ambil dan bapak/ibu tidak jadi berangkat umroh. Akhirnya pemerintah yang disalahkan,” tambahnya lagi.

Menanggapi hal itu, Kepala OJK Wilayah Malang, Widodo menambahkan jika sebelum menggunakan jasa investasi masyarakat diminta melakukan pengecekan terlebih dahulu.

“Intinya kalau ada travel silahkan lihat riwayatnya. Karena banyak terjadi uang dipakek sendiri akhirnya ribuan orang tidak bisa berangkat,” katanya.

Ia menjelakan bahwa saat ini OJK mengidentifikasi banyak perusahaan ilegal berbasis investasi, pinjaman yang beroperasi di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya ada lebih 200 perusahaan dan 404 aplikasi ilegal yang sudah di blokir oleh OJK.

“Terkait pinjaman, mungkin Anda tertarik karena ditawarin jasa pinjaman tanpa bunga. Namun bisa jadi memiliki dampak yang panjang. Awalnya akan ditagih dengan cara baik-baik dan saat bapak/ibu nunggak cara-cara menagihnya kasar dan bisa jadi melanggar HAM,” tambahnya lagi. (kontributor)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *