OPINI

Dampak Impor Beras Terhadap Petani Padi

Ilustrasi : Suasana Panen Padi, Photo/TonnySarituaPurba

Oleh : Tonny Saritua Purba

Indonesia sebagai salah satu negara tropis terbesar dan terluas di dunia yang memiliki cakupan wilayah daratan yang memiliki luas hingga 1,9 juta kilometer persegi, sampai hari ini belum bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri. Indonesia masih harus mengimpor bahan pangan dari negara lain. Salah satu bahan pangan yang harus diimpor Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya adalah beras.

Impor beras yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, bisa membuat petani tidak bisa menikmati harga dasar yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog juga belum terlalu berperan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah bahwa Bulog berperan sebagai penyangga harga gabah dan mengamankan harga beras. Adanya resiko alam yang tidak bisa diprediksi seperti adanya banjir, kekeringan, hama dan penyakit tanaman bisa menyebabkan gagalnya panen yang membuat nasib petani Indonesia semakin tidak menentu.

Data yang ada di Kementerian Perdagangaa menjelaskan bahwa tahun 2014 pemerintah telah mengimpor beras sebanyak 2,5 juta ton beras, sementara tahun 2015 hingga 2016 pemerintah mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton dan ditambah dengan 2 juta ton beras impor untuk kebutuhan tahun 2018. Impor beras sebanyak 2 juta ton beras itu dilakukan secara bertahap, dengan dua kali impor dengan jumlah masing-masing 500.000 ton dan satu kali impor sebanyak 1 juta ton.

Serapan gabah yang dilakukan oleh Bulog saat ini masih mengacu kepada harga HPP 3.700 sesuai dengan Inpres No 5 Tahun 2015, Bulog menyerap gabah petani dengan harga 3.7000, tapi permasalahannya adalah harga gabah yang ada di pasaran sudah di atas HPP, hal ini memang menjadi salah satu masalah Bulog dalam memenuhi target serapan gabah. Bulog tidak mampu menyerap gabah petani dan akhirnya petani menjual gabah kepada para penebas, pengepul atau menjual ke pabrik penggilingan padi.

Yang menjadi pertanyaan sederhana sekarang adalah :
1). Apakah karena Bulog tidak mampu menyerap gabah dari petani, stok beras Bulog menjadi terbatas sehingga pemerintah harus mengimpor beras dari Negara Vietnam, Thailand, Myanmar, India dan Pakistan
2). Bagaiamana dengan pendapat Kementerian Pertanian yang mengklaim bahwa produksi gabah secara nasional mampu mencukupi kebutuhan beras secara hingga akhir tahun 2018. Apakah produksi beras memang surplus tapi Bulog tidak mampu menyerap gabah dari petani karena adanya Inpres No 5 Tahun 2015 ?

Pertanyaan tersebut sangat sederhana tetapi sangat kental dengan adanya politik beras di dalamnya, saat ini beras bukanlah hanya sebagai sebuah komoditi pertanian saja tapi sudah menjadi sebuah komoditi politis dan mengandung kekuasaan dari sebuah rezim.

 

***Penulis adalah praktisi pertanian, penyuluh swadaya petani padi, aktifis PMB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *