KABAR NASIONAL Kabar Parlemen

DPR Dorong Pemerintah Daerah Alokasikan Anggaran Mitigasi Bencana

Tsunami di Banten dan Lampung pada Sabtu (22/12) membuktikan bahwa pengalokasian anggaran bencana dan pembangunan infrastruktur pendukung sebagai upaya mitigasi bencana dinilai masih minim. [foto: tirto]

kabargolkar.com, JAKARTA – Kesadaran Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pengalokasian anggaran bencana dan pembangunan infrastruktur pendukung sebagai upaya mitigasi bencana dinilai masih minim oleh Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Oleh karenanya, ia meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar menyegerakan pengalokasian anggaran tersebut ke Pemda yang idealnya 1 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai dana untuk melakukan pencegahan dan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta pemulihan pasca bencana.

“Sudah termaktub dalam amanat pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” tegas Bamsoet melalui rilis yang diterima kabargolkar, Kamis (27/12).

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, DPR juga mendorong Kemendagri melalui Pemda bersama Badan Nasional Penganggulangan Bancana (BNPB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar menganggarkan dana untuk melakukan pemasangan alat pendeteksi dini atau earlu warning system bencana secara berkala.

“Agar alat tersebut dapat berfungsi optimal dalam memberikan informasi awal kepada warga jika akan terjadi bencana,” terangnya.

Selai itu, anggota Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Tengah VII ini mendorong Pemda untuk melakukan pembangunan tempat evakuasi serta jalur evakuasi dan marka atau tanda yang jelas.

“Harus didampingi dengan sosialisasi dan simulasi untuk evakuasi secara masif sehingga masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dapat dengan mudah melakukan evakuasi, serta melakukan relokasi dan pengosongan lahan yang rawan terdampak bencana,” paparnya.

Tak hanya itu, DPR juga mengimbau Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BNPB dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), serta unsur TNI-Polri agar merumuskan manajemen penanggulangan bencana.

“Termasuk upaya dalam mengedukasi masyarakat agar tanggap dan sigap dalam menghadapi bencana,” tandasnya. [*]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *