KABAR DPD Kabar Parlemen

FPG Pertanyakan Arah dan Strategi Kebijakan DPRD Jatim Soal APBD 2018

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Sahatu Tua Simanjuntak (kiri) tengah bersalaman dengan Gubernur Jatim, Soekarwo (kanan) usai menggelar rapat penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019, Rabu (28/11). [beritajatim]

Kabargolkar.com, SURABAYA – Akhir tahun 2018 merupakan momentum penting bagi Provinsi Jawa Timur, terkait tahun terakhir masa kepemimpinan kepala daerah yang mewajibkan penyiapan dua dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai pertanggungjawaban akhir masa jabatan maupun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 yang pembahasannya dalam bulan yang hampir bersamaan.

Menyikapi hal tersebut, ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, Sahat Tua Simanjuntak sebagai Juru Bicara (Jubir) Fraksi menuturkan, banyak hal dan persoalan yang dipertanyakan Fraksi Golkar. Menurutnya, inti dari berbagai hal yang dipertanyakan FPG adalah arah serta strategi kebijakan yang akan dicapai.

“Selain itu juga kapasitas pendapatan dan belanja, berbagai target sasaran program prioritas serta fokus-fokus kebijakan mencapai target IKU utamanya terkait penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat,” kata Sahat.

Sahat membacakan Pendapat Akhir (PA) FPG pada Rapat Paripurna dalam acara penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Fraksi Partai Golkar antara lain:

Dari Komisi-B (Ekonomi) terdapat beberapa point penting, yakni alokasi anggaran Belanja Langsung di sektor Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan sub-sub sektor secara seimbang, di samping juga keterampilan sumberdaya manusia serta integrasi dengan sektor pariwisata. Program hulu-hilir di sektor perikanan dan kelautan serta perkebunan hendaknya terus diimplementasikan dengan benar dan terukur.

Kebijakan perdagangan antarpulau perlu terus diintensifkan dengan memerankan KPD, sekaligus menajamkan dan mengevaluasi keberadaan KPD tidak hanya sebatas sebagai media pengumpul, tetapi juga pengembangan pasar regional.

Khusus tentang pengembangan Desa Wisata, diperlukan integrasi kebijakan bersama lintas sektor (Disparbud-Koperasi/UKM, Kelautan dan juga Kab/Kota), dibarengi dengan Tatakelola Destinasi melalui pemberdayaan masyarakat.

Diperlukan regulasi yang mampu mengatur sinergitas pelaksanaan program antara pusat-provinsi dan kab/kota, sekaligus melindungi kapasitas masyarakat lokal untuk memberi manfaat bagi mereka.

Program Perhutanan Sosial yang menjadi fokus tahun 2019 termasuk pengembangan Agro Forestry agar dipantau dan dengan capaian yang terukur. Persoalan ini menjadi sangat penting,.sehingga diperlukan regulasi yang khusus untuk menghindari konflik di lapangan dan menjamin hasil yang lebih optimal, untuk itu diperlukan peran aktif Pemprov mengawal program ini.

Perlunya kebijakan terobosan atas produktivitas tebu rakyat dan tata niaga gula agar petani tidak pada posisi selalu dirugikan.

Dari Komisi-C (Keuangan) terdapat hal penting, yakni antara lain pada sisi Pendapatan Asli Daerah, terdapat tambahan sebesar Rp 280 miliar yang diperoleh dari Bapenda, Badiklat, Dishub, Diparbud, Disnak, Distan dan Ketahanan Pangan serta beberapa BUMD.

Khusus terhadap dua Bank Daerah, menjadi perhatian bahwa nilai NPL-Gross PT Bank Jatim pada September 2018 pada angka 4,25 persen dan PT Bank BPR Jatim pada angka 8,19 persen.

Selanjutnya, dari Komisi-D (Pembangunan) menarik perhatian tentang kondisi kelistrikan masuk desa, bahwa Jawa Timur pada posisi terendah se-Indonesia dengan data masih terdapat 88 ribu RTM yang belum terakses listrik, sementara itu Provinsi hanya mampu memfasilitasi 200 KK per tahun.

Persoalan tambang rakyat tidak berizin yang sebagian berindikasi membahayakan lingkungan, Dinas ESDM perlu lebih intens memantau wilayah penambangan dengan menerapkan norma yang berlaku. Hendaknya dihindari penerapan peraturan tumpang-tindih sehingga membingungkan dan bahkan menjadi saling lempar tanggung jawab.

Di samping itu, soal pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah Industri yang hingga thn ini belum sampai pada tingkat konstruksi, perlu dikawal kelanjutannya.

Pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan milik provinsi memang perlu dana besar (tahun 2019 sebesar Rp 212 miliar), hendaknya tetap dioptimalkan kualitas jalan merupakan bagian dari inklusifitas pertumbuhan.

Berikut catatan penting dari Komisi E (Kesra) yang menarik perhatian: Dari alokasi anggaran Rp 5,87 triliun, termasuk untuk tunjangan profesi guru Rp 1,185 triliun; Belanja Pembangunan Rp 1,52 triliun; dana BOS Rp 1,93 triliun serta PPK-BLUD 20 SMK Rp 84,165 miliar.

“Mulai bulan Juli 2019, Pemprov Jatim juga akan menggratiskan SPP untuk siswa SMA/SMK, serta bantuan insentif untuk GTT dan PTT total Rp 228,41 miliar. Di samping itu, penguatan sarpras untuk Sekolah di Pinggiran dan SMA Khusus,” jelasnya.

Dalam hal mendukung operasional BPJS, di samping dari pajak rokok bagian hak provinsi, juga diback-up dengan dana Rp 30 miliar guna memberi pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat bawah.

“Dinas Kesehatan diminta untuk lebih memperkuat program kesehatan preventif dan promotif seiring dengn program ‘Germas Hidup Sehat’ oleh tingkat pusat,” tegasnya.

Sahat juga menjelaskan target capaian tenaga kerja terampil memerlukan BLK yang memenuhi standar kualitas dan tenaga instruktur yang mumpuni serta memerlukan fokus perhatian dan solusi konsisten. Yang juga tidak kalah penting adalah kesiapan proses ‘Link and match’ bagi para lulusan.

Pemprov Jatim, lanjut dia, pada tahun 2019 menentukan kebijakan alokasi belanja wajib yang masuk pada Belanja Langsung, untuk mendukung kebutuhan yang bersifat tetap (fixed) yakni Gaji Pegawai, Bagi-hasil ke kab/kota dan Dana BOS serta dukungan lainnya sesuai per-UU-an.

Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung yang bersifat tidak tetap (unfixed) termasuk Hibah dan Bansos digunakan untuk program prioritas antara lain pembangunan infrastruktur, sektor terkait pelayanan dasar, penguatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi perdesaan didukung pembangunan pertanian, infrastruktur dasar dan energi serta pemantapan reformasi birokrasi dibidang kebijakan dan pelayanan publik.

Terdapat beberapa sektor penting yang menjadi titik konsentrasi dari pemprov dalam rangka meningkatkan sumberdaya dan pelayanan publik, yakni sektor perhubungan meliputi transportasi darat, laut dan pelabuhan, bandar udara; Sektor Pendidikan Teknis, melalui SMK, Vokasi dan Pelatihan Kerja, Sertifikasi profesi dan juga SMA-Plus; sekaligus memantapkan penerapan PPK-BLUD bagi unit-unit kerja.

Program Indutri Hulu-Hilir Agro Maritim, untuk penguatan nilai tambah produksi. Program Peremajaan Hutan dan Tatakelola Hutan Rakyat. Peningkatan kualitas birokrasi, melalui kebijakan remunerasi.

Juga meningkatkan program penanggulangan kemiskinan melalui empat strategi yang operasional.Meningkatkan pelayanan kesehatan di lini depan (UPT) serta mendukung program Jaminan Kesehatan melalui BPJS (kontribusi dukungan dari pajak rokok bagian hak provinsi).

Ke semuanya itu dalam rangka pembangunan sumberdaya manusia untuk mampu mengungkit pertumbuhan yang inklusi,” tukasnya.

Mengiringi penetapan perda ini, Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa catatan. Yakni, setelah penetapan APBD-2019 tinggal waktu satu bulan ke depan untuk mengawali tahun anggaran baru 2019, perlu segera persiapan lelang proyek agar realisasinya tidak terlambat.

“DPRD mengajak bersama jajaran Eksekutif untuk melakukan tatakelola keuangan yang akuntabel, sehingga mengakhiri periode tugas tidak terjadi hal yang menyimpang,” tuturnya.

Bahwa alokasi Belanja Langsung pada tahun 2019 berkurang dibanding tahun 2018, Pemprov berkomitmen tetap mengutamakan pemenuhan belanja wajib dan prioritas, sehingga tidak akan mempengaruhi capaian target IKU pada RPJMD.

“Sejumlah BUMD telah berkontribusi signifikan bagi PAD, yang terbesar dari PT Bank Jatim. Namun, manajemen Bank Daerah harus fokus menangani besaran angka NPL-Gross pada PT Bank Jatim dan PT Bank BPR Jatim yang melampaui batas. Bahwa seluruh kebijakan dan strategi yang dirancang dengan baik dan didukung anggaran yang besar, hasilnya akan minimal, apabila tidak dikelola dengan baik.

Untuk itu, harus ditangani oleh pemimpin dengan leadership yang kuat didukung upaya pengawasan internal yang profesional,” imbuhnya.

Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi kepada Gubernur Jatim Soekarwo bersama Wakil Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang telah sukses memimpin Provinsi Jawa Timur, dibarengi dengan pola hubungan-fungsional yang sinergi bersama lembaga DPRD.

“Semoga Jawa Timur ke depan akan lebih baik, masyarakatnya semakin sejahtera dalam situasi wilayah yang kondusif. Akhirnya dengan senantiasa memohon petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui penetapan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagai instrumen kebijakan fiskal utama untuk mendukung program-program prioritas mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. [beritajatim]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *