KABAR KADER

Fraksi Golkar Minta Honor GTT/PTT Jatim Anggarkan Pada APBD Jatim 2019

Ketua Fraksi Golkar, Sahat Tua Simanjutak di temui usai rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (29/10/2018) mengatakan pasca peralihan SMA/SMK ke Provinsi Jatim masih ada 21.574 GTT/PTT yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak. (Photo/Inikata.com)

Kabargolkar.com, Surabaya – Nasib Guru Tidak Tetap (GTT)/Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim mendapat perhatian khusus Fraksi Golkar DPRD Jatim dalam pembahasan APBD 2019.

Fraksi Golkar meminta agar pemerintah Provinsi Jatim memberikan penambahan bantuan tunjangan kesejahteraan buat GTT/PTT di tahun 2019.

Ketua Fraksi Golkar, Sahat Tua Simanjutak di temui usai rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (29/10/2018) mengatakan pasca peralihan SMA/SMK ke Provinsi Jatim masih ada 21.574 GTT/PTT yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.

“Kami mengapresiasi pemprov Jatim yang sudah menganggarkan 9 ribu GTT/PTT di APBD 2018. Tahun 2019 kami berharap GTT/PTT yang berjumlah 21 ribu an yang belum tercover di tahun anggaran 2018 bisa tercover ditahun 2019, masuk dalam APBD 2019,” tegasnya.

Untuk itu pihaknya lanjut Sahat, meminta kepada anggota Fraksi Golkar yang ada di komisi E dan tim anggaran DPRD guna memperjuangkan anggaran untuk semua GTT/PTT agar bisa tercover di RAPBD 2019. Yakni sebesar 750 ribu perbulan per orang.

“Memang honor ini masih kecil bila dibandingkan kinerja mereka sebagai PTT/GTT. Tetapi paling tidak dengan bantuan dari pemprov bisa membuat peningkatan kesejahteraan bagi GTT/PTT tersebut, yang semula honor mereka 250.000, nanti menjadi 750.000,” paparnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim,  Heri Sugiono dari Fraksi Golkar mengatakan, saat ini komisi E terus berusaha agar anggaran untuk GTT/PTT di lingkungan Dinas Pendidikan bisa tercover semua di APBD 2019.

“Kita akan meminta kepada tim anggaran baik pemprov dan DPRD Jatim agar memberikan tambahan buat anggaran GTT/PTT yang saat ini belum tercover di APBD 2018 untuk dimasukan pada APBD 2019 nanti,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pasca peralihan SMA/SMK ke pemprov Jatim pada APBD 2018 pemprov Jatim telah menganggarkan atau bantuan kesejahteraan kepada 9 ribu GTT/PTT di lingkungan Dinas Pendidikan Jatim. Masih ada 21.574 GTT/PTT yang belum tercover. Sehingga ditahun 2019 semua GTT/PTT dilingkungan Dinas Pendidikan Jatim diharapkan bisa tercover secara keseluruan.

sumber: mercuryFMsby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *