Kabar Parlemen

Fraksi Golkar MPR: Jangan Ada Lembaga Tertinggi Negara

Ketua Fraksi Golkar MPR Idris Laena (tengah)

kabargolkar.com, JAKARTA – Wacana amandemen Undang-Undang Dasar menjadi pembicaraan hangat baru-baru ini. Namun, untuk menjadi kenyataan, begini pendapat beberapa anggota MPR RI.

Ketua Fraksi Golkar MPR RI Idris Laena mengatakan terlalu sering melakukan amandemen dapat mendatangkan permasalahan tersendiri karena UUD sudah diplot sebagai konstitusi dasar Indonesia.

“UUD 1945 itu dan konstitusi bisa diubah, tapi bagi negara Indonesia UUD adalah konstitusi dasar, jadi bila sering diubah bisa menjadi persoalan tersendiri,” tutur Idris kepada media di Media Center Parlemen Gedung Nusantara III, Jakarta (2/12/2019).

Di sisi lain, Idris juga mempertanyakan urgensi amandemen tersebut sehingga menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Untuk itu, diperlukan kajian yang mendalam soal keperluan untuk amandemen.

“Kami dari Fraksi Partai Golkar ingin melakukan kajian mendalam, beberapa kajian yang kami lakukan, kami mengukur sejauh mana keinginan tersebut ingin dilakukan,” ucap Idris.

Soal amandemen ini, ada beberapa pendapat dari anggota MPR Fraksi Golkar, di antaranya menghendaki amandemen 1945 secara terbatas. Pendapat lainnya ialah mengamandemen pasal-pasal tertentu saja, ada yang berpendapat untuk kembali ke UUD 1945, dan yang terakhir tidak perlu merubah apa pun.

Di sisi lain, Idris juga mengatakan bahwa GBHN adalah hal yang penting bagi negara Indonesia. Tetapi dia tidak setuju GBHN dibuat lewat Tap MPR.

“Kalau dibuat lewat Tap MPR konsekuensinya harus dilakukan amandemen UUD 1945, dan menguatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara,” ucap Idris.

Pandangan serupa diberikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. Ia mengatakan solusi permasalahan amandemen ini adalah membentuk tim yang berisikan akademisi dan pakar-pakar hukum sehingga dapat menghasilkan suatu kajian yang netral.

“Jangan ada intervensi selama pengkajian, jadi nanti ketika sudah selesai bisa dibandingkan dari UUD yang sudah ada, kajian para akademisi dan apa yang diperdebatkan di MPR,” tandas Emrus.

MPR hari ini mengadakan diskusi Empat Pilar MPR dengan tema ‘Menakar Peluang Amandemen Konstitusi’. Turut hadir dalam acara ini Ketua Fraksi Golkar MPR RI Idris Laena, Wakil Ketua Fraksi PPP MPR RI, Syaifullah Tamliha, anggota Fraksi Partai Gerindra MPR RI Fadli Zon, serta pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. (detik)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *