KABAR DPD

Fraksi Golkar Sambas Tegaskan APBD 2019 Harus Genjot Infrastruktur

Ketua DPRD Kabupaten Sambas memimpin paripurna PU Fraksi atas penjelasan Bupati Sambas. (pontianakpost.co.id)

kabargolkar.com, SAMBAS – Fraksi di DPRD Kabupaten Sambas, berikan Pandangan Umum (PU) terkait keterangan Bupati Sambas, terhadap tiga buah Raperda, Selasa (6/11). Sejumlah kritik, saran, hingga pertanyaan disampaikan di Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ir H Arifidiar MH. Seperti biasanya, sebelum dilaksanakan PU Fraksi. Ketua DPRD Kabupaten Sambas, melakukan absen. Setelah di jumlahkan, kegiatan yang dimulai Pukul 13.00 WIB tersebut dihadiri 30 Anggota DPRD Sambas. Sementara 15 lainnya dinyatakan tak hadir.

Disampaikan Politisi Golkar Dapil Sambas 3 ini, jika pelaksanaan PU Fraksi setelah Bupati Sambas menyampaikan penjelasan terhadap tiga buah Raperda. Yakni Raperda APBD Tahun Anggaran 2019, Raperda Penyertaan Modal Pemkab Sambas terhadap PDAM Tirta Muare Ulakan serta Raperda penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. “Sebelumnya, Bupati Sambas sudah menyampaikan penjelasan terhadap Raperda tersebut,” kata Ir H Arifidiar MH.

Penyampaian, dimulai dari PU Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sambas. Melalui Juru Bicaranya, Supni Alatas. Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah hal terkait Raperda, termasuk mempertanyakan program pembangunan yang digaungkan Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc. “RAPBD yang nantinya menjadi APBD, adalah sebuah sarana Bupati Sambas untuk mewujudkan janji politiknya. Sehingga melalui pematangan dan persiapan, tujuan penggunaan APBD di 2019 mendatang terwujud. Termasuk pembangunan sekecil apapun, harus diwujudkan atau paling tidak mendekati apa yang menjadi tujuan,” kata Supni Alatas.

Terlebih, Fraksi Golkar melihat. Terdapat tantangan luar biasa di 2019 mendatang, dimana ini dilakukan ditengah kondisi perbendaharaan Negara yang belum menunjukkan tren positif,” katanya. Termasuk sejumlah program pembangunan, utamanya infrastruktur jalan, yang memerlukan anggaran tak sedikit. “Ini harus menjadi perhatian, dimana sesuai data yang kami peroleh, ada sekitar 48 persen dari 1102 KM jalan berstatus Kabupaten, kondisinya perlu perbaikan. Dan ini (perbaikan jalan) menjadi hal yang didambakan warga di sejumlah wilayah,” katanya.

Begitu juga, dengan bidang lainnya, seperti Kesehatan. Dimana untuk fasilitas kesehatan, ada penambahan, yakni RS Pratama yang rencananya tahun depan dioperasionalkan. Sehingga Pemerintah harus segera menyiapkan sarana lainnya, termasuk listrik, akses jalan masuk ke RS maupun sarana pendukung lainnya.

Begitu juga terkait dunia investasi. Di Sambas, sebutnya, terdapat seratus lebih perusahaan, diantaranya adalah perusahaan perkebunan sawit. Namun Fraksi Golkar melihat masih sangat rendah menyerap tenaga kerja dari Sambas yang lulusan SMA ke atas. “Sesuai data yang kami peroleh, untuk penyerapan tenaga kerja lulusan D3,baru capai 4 persen. Artinya selama ini, tenaga kerja yang diambil, adalah lulusan SMA (paling tinggi). Kondisi ini tentu harus mendapatkan perhatian serius,” katanya. Fraksi Golkar juga mendorong, di Sambas memiliki fasilitas olah raga yang memadahi seperti stadion ataupun GOR. Terlebih, pada 2022, Sambas ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan PON tingkat Provinsi Kalbar. (pontianakpost)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *