KABAR NASIONAL Kabar Pemilu

[Golkar 4G] Program Unggulan Partai Golkar: Rumah Terjangkau

Rumah terjangkau merupakan salah satu program unggulan dalam Golkar 4G

kabargolkar.com – Tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan memiliki tempat tinggal, maka masyarakat dapat menjadi produktif. Semakin sulitnya mendapatkan tempat tinggal, terutama karena mahalnya tempat tinggal, tentu akan menyusahkan masyarakat, terutama masyarakat di daerah urban. Mewujudkan rumah terjangkau seringnya menjadi program pemerintah daerah di Indonesia. Namun dengan sifat Indonesia sebagai negara kesatuan, peran pemerintah pusat untuk program rumah terjangkau juga besar. Partai Golkar juga menjadikan program rumah terjangkau sebagai salah satu program yang utama.

Partai Golkar sudah terbukti menangkap aspirasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan selalu menempati peringkat pertama atau kedua dalam pemilu tingkat pusat. Aspirasi masyarakat yang dibawa Partai Golkar untuk Pemilu 2019 akan diwujudkan melalui 4 program Partai Golkar, yaitu sembako murah, rumah terjangkau, lapangan kerja mudah dan Revolusi Industri ke-4. Empat program ini disebut sebagai Golkar 4G. Dari dimulainya rangkaian Pilkada 2018 yang diselenggarakan serentak, Partai Golkar telah berkali-kali menyuarakan Golkar 4G ini.

Mewujudkan rumah terjangkau dalam hal sewa dapat diartikan menjaga harga sewa supaya jangan sampai menguras dompet lebih dari yang diharapkan. Misalkan saja ada sepasang suami istri (pasutri) menggunakan seperempat penghasilannya untuk membayar sewa rumah, maka rumah terjangkau dapat diwujudkan dengan tetap menjaga keperluan cicilan rumah tidak lebih dari seperempat penghasilannya. Jika harga sewa lebih dari seperempat penghasilannya, maka agenda rumah terjangkau dapat disebut kurang berhasil. Dengan bahasa yang lebih teknis, mewujudkan rumah terjangkau berarti kenaikan harga sewa rumah jangan melebihi kenaikan penghasilan pasutri tersebut.

Sementara untuk mewujudkan rumah terjangkau dalam hal kepemilikan dapat diartikan menjaga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar selalu terbayar dengan besar cicilan terhadap penghasilan selalu tetap dalam jangka waktu yang sama kapanpun KPR tersebut dimulai untuk tipe rumah yang kurang lebih serupa di suatu wilayah. Misalkan untuk tahun ini ada pasutri menghabiskan seperempat penghasilannya untuk membayar cicilan KPR yang jangka waktunya 20 tahun, maka program rumah terjangkau ini berhasil jika empat tahun kemudian ada pasutri lain menghabiskan seperempat penghasilannya untuk cicilan KPR berjangka waktu 20 tahun untuk rumah serupa di wilayah yang sama. Jika saja rumahnya jauh lebih kecil atau cicilan di atas seperempat penghasilan maka program rumah terjangkau dapat disebut kurang berhasil.

Seperti disebutkan sebelumnya, sulitnya memiliki rumah adalah beban bagi masyarakat perkotaan. Menurut data World Bank, penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan atau urban sudah mencapai 55 persen pada tahun 2017. Data ini berbeda sekali jika dibandingkan dengan data tahun 1960 yang menyebutkan jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan cuma 15 persen. Cepatnya urbanisasi membuat harga rumah meningkat cukup cepat di perkotaan. Bank Indonesia memperkirakan pada 18 kota besar di Indonesia inflasi harga rumah 3,14% per tahun saat kuartal IV 2018. Kenaikan harga rumah ini jelas lebih baik daripada yang terjadi selama 2013-2016.

Namun di balik angka 3,14% per tahun itu belum lengkap jika melihat ukuran rumahnya. Masih menurut Bank Indonesia, untuk inflasi rumah berukuran kecil pada kuartal IV 2018 diperkirakan sebesar 5,09% per tahun. Jika melihat dua kuartal sebelumnya inflasi harga rumah berukuran kecil adalah 4,77% pada kuartal II dan 4,85% pada kuartal III.

Golkar 4G

Dengan situasi harga rumah yang pelik ini, maka program pemerintah untuk melakukan subsidi KPR dan uang muka sudah cukup tepat. Subsidi ini tentu harus diarahkan ke wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dan rumahtangga yang tidak memiliki rumah. Partai Golkar wajib melanjutkan agenda subsidi KPR dan uang muka supaya cicilan rumah tidak memberatkan.

Partai Golkar juga mesti mempertahankan agenda pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memang memangkas harga rumah. Agenda ini penting untuk menambah jumlah rumah yang tersedia sehingga dapat membuat harga rumah lebih terkendali. Aktivitas spekulasi tanah pun juga bisa diperkecil.

Untuk membantu rumahtangga yang menyewa rumah tinggal di kota-kota besar, Partai Golkar bisa menjalankan agenda pengawasan agar kenaikan harga sewa tidak terlalu tinggi. Kenaikan sewa harus diawasi agar bisa di bawah kenaikan upah minimum. Caranya dapat dengan menerapkan batas atas harga sewa. Batas atas harga sewa ini bisa disesuaikan dengan inflasi.

Penambahan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) juga harus termasuk agenda yang diperjuangkan Partai Golkar. Dengan adanya rusunawa ketersediaan rumah dapat terjaga. Ketersediaan ini penting agar harga sewa lebih terkendali dan ruang gerak spekulan tanah dapat dipersempit.

Dapat dikatakan pengendalian harga dan ketersediaan rumah merupakan kunci utama bagi Partai Golkar untuk mewujudkan program rumah terjangkau. Program ini ditunjang oleh 4 agenda: pertama, subsidi KPR dan uang muka; kedua, pembangunan rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan; ketiga, pengawasan harga sewa rumah dan keempat, pembangunan rusunawa. Seluruh agenda ini harus diarahkan ke wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan rumahtangga yang tidak memiliki tempat tinggal. Salam Golkar 4G.

Golkar 4G lainnya:

Sembako Murah

Lapangan Kerja Mudah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *