KABAR GOLKAR

Golkar Dan Transisi Demokrasi (Sejarah Golkar Bagian 4)

kelompok tani

Presiden Suharto menemui kelompok tani se-Sumatera Selatan di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, sesuatu yang biasa dilakukan Pak Harto pada masa kejayaan Orde Baru.

Kabargolkar.com – Pada masa Orde Baru, ada satu kesamaan cara pandang di kalangan militer mengenai politisi sipil dan supremasi sipil. Kesamaan tersebut terbentuk dari ingatan kolektif dalam benak para petinggi ABRI bahwa politisi sipil era Bung Karno dan Bung Hatta menyerah kepada Belanda dalam Agresi Militer II 19 Desember 1948. Militer menganggap politisi sipil Indonesia tidak memiliki kapasitas dalam memimpin negara di masa krisis.

Oleh karena itu, ketika para politisi sipil berupaya menyelesaikan konflik internal di kalangan perwira Angkatan Darat pada awal masa demokrasi liberal, para perwira era Revolusi seperti T.B. Simatupang, A.H. Nasution dan Gatot Subroto mendatangi Presiden Sukarno mendesak pembubaran DPR yang dianggap mencampuri urusan internal militer dan tidak berkontribusi apapun dalam mempertahankan kemerdekaan. Istana Merdeka dikepung meriam dan massa demonstran dalam kejadian yang dikenal dengan nama ‘Peristiwa 17 Oktober 1952’ tersebut.

Ingatan kolektif inilah yang mendasari Doktrin Kekaryaan ABRI yang dikenal dengan nama Dwifungsi, bahwa selain fungsi pertahanan-keamanan, ABRI dapat berfungsi sebagai kekuatan sosial-politik. Peran ini terbukti efektif saat gerilya di mana seluruh daerah RI menjadi satu wilayah pemerintahan totaliter di bawah Komando Angkatan Darat. Tetapi pada saat damai, tentu peran sosial politik ABRI mulai kehilangan momentum.

Demikian polemik pada saat Golkar dipimpin Harmoko, politisi sipil pertama yang memimpin partai berlambang beringin gagasan Bung Karno tersebut.

Menguatnya Kelompok Habibie

Prof. Dr-ing. Bacharuddin Jusuf Habibie, nama tersebut bersinonim dengan jenius, cerdas, teknologi tinggi, dan hal lain mengenai optimisme masa depan Indonesia yang konon akan menuju era tinggal landas di akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) I 1968-1993. Habibie yang sejak 1978 menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, menggantikan Prof. Soemitro Djojohadikusumo, menjadi salah satu menteri kesayangan Soeharto, dan diproyeksikan akan menjadi Wakil Presiden RI periode 1993.

Dari berbagai sumber, para tokoh politik di masa itu sudah mulai mewacanakan pentingnya suksesi kepemimpinan nasional, mengingat usia Pak Harto sudah sedemikian sepuh. Bahkan satu sumber menceritakan bagaimana Menteri Penerangan Ali Moertopo mengusulkan gelar Bapak Pembangunan pada tahun 1981 adalah upaya membuat Pak Harto berhenti jadi Presiden pada tahun 1983. Sejarah berbicara lain, Pak Harto terus menjadi Presiden hingga jatuh karena Krisis Moneter 1997-1998.

Di awal dekade 1990-an, Presiden Suharto dinilai banyak orang mulai condong kepada kelompok Islam, untuk memoderasi gelombang penolakan pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila sejak 1984. Bahkan Pak Harto bersama Ibu Tien dan keluarga melaksanakan ibadah haji musim 1991. Condongnya Pak Harto kepada kelompok Islam adalah jasa Habibie yang sangat bergerak progresif mengonsolidasikan kekuatan politisi sipil Islam di kalangan masyarakat untuk mendukung Habibie dan Golkar.

Simposium Nasional Cendekiawan Muslim, di Malang 6-8 Desember 1990, langkah awal pembentukan ICMI (Republika)

Puncak konsolidasi tersebut adalah dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada Muktamar tanggal 7 Desember 1990 di Malang. Diceritakan pertemuan tersebut sedemikian tegang karena mendapat penolakan keras dari kelompok Gus Dur, Marsillam Simanjuntak yang tergabung dalam Forum Demokrasi (Fordem) yang memiliki hubungan baik dengan mantan Panglima ABRI Jenderal Benny Murdani (saat itu Menteri Hankam). Sampai Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen R. Hartono perlu memberikan pengamanan khusus kepada peserta muktamar.

Kelompok Gus Dur menuduh Habibie dan ICMI mengulangi sektarianisme di era Indonesia modern dengan membawa agama dalam politik. Tuduhan ini semakin menemukan buktinya dengan ditunjuknya Adi Sasono sebagai Sekretaris Umum ICMI. Cucu diplomat Mr. Mohammad Roe mini dikenal sebagai aktivis Islam dengan pandangan ekonomi sosialistis, dan selalu menyampaikan bahaya dominasi pengusaha etnis tertentu dalam perekonomian nasional. Adi Sasono belakangan diberi label ‘The Most Dangerous Man’ oleh media asing karena pandangan ekonominya yang sangat memihak kepentingan pribumi.

Langkah Habibie menuju kursi RI 2 semakin mulus sampai akhirnya ABRI melakukan manuver politik jelang Sidang Umum MPR 1993. Saat itu, Kepala Staf Sosial Politik ABRI, Letjen Harsudiono Hartas memberikan keterangan pers bahwa Fraksi ABRI mencalonkan Panglima mereka, Jenderal Try Sutrisno sebagai calon Wapres. Keterangan pers tersebut justru diberikan setelah Fraksi ABRI, Golkar dan Utusan Daerah bertemu menyepakati pencalonan Habibie yang sejak 1992 menjadi Wakil Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar.

Tentu saja, fait accompli Kassospol ABRI menimbulkan geger di kalangan publik. Pak Harto, sesuai wataknya yang tenang dan berwibawa, tidak mungkin bersilang pendapat dengan Fraksi ABRI, kekuatan politik yang mengantarkannya menjadi Presiden. Try Sutrisno mendapat restu dari lima fraksi MPR akhirnya menjadi Wapres RI periode 1993-1998, mendampingi Presiden Suharto memimpin Kabinet Pembangunan VI.

Tetapi, bukan Pak Harto namanya jika tidak mampu menunjukkan ketenangan dan kewibawaan saat ditentang secara terbuka oleh anak buah. Walaupun menjabat sebagai Wakil Presiden, Try Sutrisno yang dianggap Pak Harto sebagai orangnya Benny Murdani, tidak memiliki kekuasaan apapun. Bahkan jabatan Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar dipegang Habibie yang kembali menjabat sebagai Menristek. Wahono yang tidak dapat menahan manuver politisi sipil, sejak 1992 menjadi Ketua MPR/DPR tanpa kekuatan riil, jabatan Ketua Umum Golkar digantikan oleh Menpen Harmoko yang lincah, loyal dan merakyat.

Kassospol ABRI Harsudiyono Hartas yang melakukan fait accompli digantikan Letjen R. Hartono yang berjasa mengamankan Muktamar I ICMI di Malang, Harsudiyono kemudian pensiun dini. Jenderal Edi Sudradjat, yang sempat menjabat secara bersamaan jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 1989, kemudian Menteri Hankam merangkap Panglima ABRI dalam Kabinet Pembangunan VI, hanya menjabat selama tiga bulan. Kepala Staf Umum ABRI, Letjen Feisal Tanjung yang dekat dengan Habibie karena pernah mengecap pendidikan staf dan komando di Hamburg, Jerman, ditunjuk menjadi Panglima ABRI sejak Mei 1993. Edi Sudradjat kemudian pensiun dan tetap menjabat Menteri Hankam.

Golkar Menyiapkan Transisi Kepemimpinan

Dengan semakin dominannya kekuatan politisi sipil di Golkar, menjadi pertanyaan kemudian, siapakah yang disiapkan Pak Harto menjalankan transisi kepemimpinan? Karir para politisi Golkar tersebut di bawah ini menunjukkan canggihnya pemikiran Presiden Suharto dalam menyiapkan transisi kekuasaan di masa depan.

Kabinet Pembangunan VI adalah kabinet yang penuh dinamika politik. Habibie dengan kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pembina Golkar, sangat menentukan politik anggaran dan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi Habibie dikenal dengan nama Habibienomics dengan tujuan industrialisasi ekonomi berbasis teknologi tinggi, berlawanan dengan konsep Widjojonomics yang sangat mengutamakan kehati-hatian belanja anggaran dan stabilitas iklim investasi.

Presiden Suharto, Wapres Try Sutrisno berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Pembangunan VI, kabinet yang didominasi tokoh-tokoh pendukung ‘penyipilan’ Golkar (Kompas).

Kelompok pengusaha binaan Menteri Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita semakin mampu bersaing dengan pengusaha asing dan keturunan. Aburizal Bakrie, sukses memenangkan Munas Kadin 1993 sebagai Ketua Umum, menjadi ketua umum pertama dari kalangan pengusaha swasta nasional setelah sebelumnya Ketua Umum Kadin selalu dijabat PNS eselon I.

Kelompok industrialis binaan Hartarto Sastrosoenarto, Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan Kabinet Pembangunan VI, juga mulai menunjukkan kekuatan riil industri hulu Indonesia di sektor pertanian dan migas. Selain berperan penting membangun industri pupuk, Hartarto adalah pemikir di balik pengembangan industri dasar, dan sukses membangun kilang minyak Balongan di Indramayu, kilang pertama yang dibangun 100% oleh insinyur asli Indonesia.

Para aktivis mahasiswa 1966 yang ikut memberi jalan berkuasanya Pak Harto, semakin mendapatkan tempat terhormat. Mar’ie Muhammad, bekas Sekjen Presidium KAMI Pusat, menjabat Menteri Keuangan, Akbar Tanjung sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat menggantikan Cosmas Batubara, Sarwono Kusumaatmadja menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup. Bahkan Siswono Yudohusodo yang pada tahun 1966 dikenal sebagai Komandan Barisan Sukarno (BAKAR) dan kemudian sukses menjadi Pemimpin Grup Usaha Bangun Tjipta Sarana, ditunjuk menjadi Menteri Transmigrasi.

Dari kalangan aktivis 1966 yang berpandangan lebih progresif soal demokrasi, Adi Sasono ditunjuk menjadi salah satu fungsionaris DPP Golkar era Ketua Umum Harmoko, Marzuki Darusman menjadi Wakil Ketua Komnas HAM mendampingi Ali Said. Masuknya dua aktivis reformis pro-demokrasi dalam lingkar kekuasaan Orde Baru menunjukkan Presiden Suharto sangat serius menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap menyongsong transisi demokrasi.

Bersambung.[Kabargolkar]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *