KABAR DPD

Golkar Kalbar Usul 3 Nama Calon Wakil Ketua DPRD Provinsi ke DPP

Suasana rapat pleno DPD Partai Golkar Kalbar untuk Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Prov kalbar periode 2019 – 2024 di Hotel Santika Pontianak, pada Jumat (06/09/2019) malam lalu. (tribun/ist)

kabargolkar.com, PONTIANAK – Wakil Ketua Bidang Media Pencitraan dan Opini DPD Partai Golkar Kalbar, Deden A Nugraha, S.Sos mengungkapkan jika pihaknya telah mengusulkan sejumlah nama untuk mengisi posisi Wakil Ketua DPRD Provinsi kepada DPP.

Hal ini diketahui setelah ada hasil dari rapat pleno DPD Partai Golkar Kalbar untuk Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Prov kalbar periode 2019 – 2024 di Hotel Santika Pontianak, Jumat (06/09/2019) malam lalu.

“Yang memenuhi kriteria syarat ade 3, yakni Pak Prabasa Anantatur, Bu Suma Jenny Heryanti dan Pak Zulkarnaen Siregar, tetapi sebagian pengurus ataupun peserta rapat menginginkan ada tambahan 3 nama lagi,” jelasnya, Minggu (08/09/2019) kepada Tribun.

Diterangkannya pula, tambahan tiga nama lainnya ialah Arief Rinaldi, Eddy R Yacoub, dan Usmandy.

“3 nama awal sudah diusulkan karena memenuhi syarat. Sementara 3 nama lagi harus menunggu persetujuan DPP mengenai persyaratan walau peserta rapat mengusulkan. Jika sampai waktunya tidak dapat, otomatis mereka tidak bisa dicalonkan,” paparnya.

Lebih lanjut, Deden mengatakan Partai Golkar sangat selektif mempertimbangkan sesuai kriteria yang digariskan partai. Penentuan nama-nama tersebut menggunakan pedoman berupa SK Rapimnas Golkar Nomor 02 Tahun 2013 yang disempurnakan dengan SE 29 Tahun 2019.

Ia pun menerangkan, diantaranya syarat menjadi Wakil Ketua DPRD dari Golkar ialah harus dari unsur pengurus harian Dewan Pimpinan Golkar sesuai tingkatannya.

Pernah menjadi Anggota DPR minimal di tingkatannya, berpendidikan minimal strata 1, memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan tidak pernah menjadi anggota Parpol lain.

“Partai Golkar adalah partai besar berpengalaman, hal-hal seperti ini sudah sangat diatur detail dan rinci dalam ad/art, juklak, po partai. Dan pasti dari tingkatan DPP sampai daerah kab/kota dan kec kita memang terbiasa memegang teguh aturan itu dan taat azas,” tukasnya. (tribun)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *