KABAR DPD Kabar Parlemen

Golkar: Kewenangan Tim Ahli Gubernur Nurdin Abdullah Terlalu Jauh

kadir halid

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Kabargolkar.com, MAKASSAR – Kehadiran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Provinsi Sulsel semakin membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel gerah.

Bagaimana tidak, wewenang tim tersebut dinilai terlalu jauh untuk mengurusi persoalan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan di DPRD Sulsel.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid mengaku, tim TP2D ingin mengatur kegiatan reses atau temu konstituen Anggota DPRD Sulsel. Selain itu, kata Kadir, kegiatan OPD kedinasan juga harus melalui TP2D.

“Banyak laporan OPD ke komisi E soal TP2D. Hal ini justru memperlambat kegiatan. Masa pelaksanaan kegiatan, termasuk anggaran di Sekwan, pencairan anggaran harus melalui TP2D, sama halnya gubenur tidak percaya bawahan,” ungkap Kadir Halid.

Menurutnya, pihaknya telah mewacanakan hak interpelasi untuk mempertanyakan tugas-tugas pokok TP2D, apakah itu sesuai dengan rencana awal atau tidak.

Kadir menegaskan, dalam pembahasan awal, tugas pokok TP2D hanya membantu gubernur dalam hal konseptor atau memberikan masukan terkait percepatan program. Bukan ambil alih tugas pokok OPD hingga perbendaharaan.

“Kami juga bertanya, ada apa ini tim TP2D?. Ini kan banyak dilanggar,” tuturnya.

Ketua Komisi E DPRD Sulsel ini menambahkan, ada banyak keluhan tentang TP2D yang mengambil alih tugas dan fungsi OPD Pemprov Sulsel.

“Mau pencairan uangnya masa harus ada rekomendasi TP2D. Khususnya sekretaris TP2D yang itu “over akting”. Banyak laporan di sini bahwa harus dulu ketemu sekretaris TP2D untuk pencairan dana. Jadi kalau begitu caranya kita akan tolak,” tegas Kadir Halid.

Kadir berpendapat, mayoritas anggota DPRD Sulsel mungkin mendukung keberadaan TP2D apabila bekerja sesuai fungsi dan tugasnya.

Ia mencontohkan, TP2D membantu OPD mempercepat Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta membantu Gubernur menyusun RPJMD untuk perencanaan Sulsel 5 tahun ke depan. “Kalau TP2D menggantikan pelaksanaan tugas OPD, itu tidak benar,” jelasnya.

Soal honor tim ini, Kadir mengaku belum mengetahui. Hanya saja kata dia, persoalan honor atau insentif sudah diatur dalam Pergub sehingga tak boleh dilanggar. “Soal adanya tambahan honor saya belum tahu. Tapi yang namanya insentif atau honor ada aturan. Tidak boleh lebih, tidak boleh minta-minta tambah,” pungkasnya.

Anggota TP2D, Jayadi Nas, tak ingin berkomentar banyak soal honor yang diberikan untuk anggota tim. Meski demikian, ia tak menampik jika semua tentu butuh operasional. Hanya saja, sejauh ini para akademisi yang ada belum sama sekali membicarakan soal hal tersebut.

“Kami fokus membantu pak gubernur dan wakil gubernur. Anggota TP2D terbagi habis ke OPD untuk melakukan pendampingan,” ungkapnya.

Saat ini, kata dia, TP2D banyak pekerjaan. Mulai pembahasan RPJMD, APBD, KUA PPAS. “Itu lagi diseriusi sekarang. Kita lagi merapatkan bagaimana postur anggaran dengan mencoba memaksimalkan bagaimana supaya APBD kita lebih banyak bersentuhan dengan kegiatan kepentingan publik,” ujarnya.

Terkait honor, lanjut dia mengaku belum membicarakan. “Bagi kita semua orang butuh uang akan tetapi yang terpenting apa yang kita kerjakan. Kita belum pernah membicarakan soal itu, bahkan hampir tidak pernah dibicarakan,” tegasnya.

Dia menekankan, sekarang dirinya harus fokus bekerja ketimbang menuntut karena standar yang ditetapkan gubernur dan wakil cukup tinggi.

Salah satu orang terdekat Nurdin Abdullah, Bunyamin Arsyad mengatakan, ada dua kelompok orang yang mengkritisi TP2D. Kelompok pertama, kata Om Ben–sapaan akrabnya, adalah mereka yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran TP2D. “Mereka ini ada ketakutan karena mereka tidak provesional dalam bekerja,” jelasnya.

Kelompok kedua adalah mereka yang belum dan belum memahami tugas pokok dan peran TP2D. “Kelompok ini asal bicara dan menilai sesuatu berdasarkan pendapat dan asumsi dia sendiri,” ujarnya.

“Saya yakin seakin-yakinnya, orang-orang yang mengkritisi TP2D belum memahami sepenuhnya tentang lembaga yang dahunya disebut staf ahli ini,” jelas Om Ben.

Menurut Om Ben, TP2D membuka diri untuk diskusi dengan siapa saja. “Kalau mau memahami TP2D silahkan ke kantor gubernur. TP2D berkantor di kantor gubernur. TP2D selalu menerima masukan dan membuka diri untuk diskusi,” tegasnya.

Om Ben sangat bersyukur kepada semua pihak yang memberi sumbang saran pemikiran untuk kemajuan Sulsel ke depan. “Langkah yang terbaik adalah koreksi diri dan berbuat sekecil apapun untuk kemajuan Sulsel. Apa yang sudah diperbuat oleh orang-orang yang selalu mengkritisi tanpa solusi itu untuk Sulsel,” tegas Om Ben.

Sebelumnya, Nurdin mengatakan, tugas TP2D yang beranggotakan 15 profesor ini tak main-main. Mengawal progamnya, hingga melakukan evaluasi. Termasuk memastikan semua programnya berjalan maksimal.
“Tanggung jawab mereka besar. Mendampingi OPD, selain ini sinkronisais progam antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tak ada lagi yang berjalan sendiri,” bebernya.

Setiap program prioritas yang dia canangkan, semuanya akan diolah di TP2D. Makanya Nurdin sengaja memberi target khusus untuk beberapa bidang, ada infrastruktur, energi, hingga bidang lain yang menjadi fokus programnya.

Tim ini pun, kata NA tak akan berubah selama lima tahun pemerintahan periode pertamanya. Tim ini akan terus berkoordinasi dengan OPD setempat. “Mulai jajaran staf hingga jajaran asisten di pemprov,” tambahnya.

Nurdin pun berharap OPD bisa kerja ekstra. Tak terganggu, melainkan bisa bekerja lebih baik dengan adanya pendampingan TP2D dan tenaga ahli. Target 100 hari pun telah dia berikan.

Menurutnya, ini menjadi target awal kepala OPD guna memastikan program Nurdin Abdullah berjalan optimal. Sekaligus menjadi evaluasi.

Dari informasi yang diperoleh, Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa, telah mengusulkan tambahan anggaran Rp800 juta untuk tunjangan kerja 44 anggota TP2D. Bahkan informasi yang himpun Harian Rakyat Sulsel, jika honor setiap anggota berkisar Rp4 juta hingga Rp5 juta, terhitung sejak bulan Oktober.[Rakyatsulsel]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *