KABAR DPD Kabar Pemilu KABAR PILEG

Golkar Pematangsiantar Protes APK Dicopot, Padahal…

Ilustrasi penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). [foto: metro siantar]

Kabargolkar.com, PEMATANGSIANTAR – Dicopotnya seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) yang bertebaran di sejumlah lokasi di Kabupaten Pematangsiantar oleh pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, menuai protes dari partai politik, salah satunya Partai Golkar. Pasalnya, Bawaslu Pematangsiantar memastikan pemasangan APK di ruas jalan tersebut telah melanggar aturan.

Saat pencopotan APK tersebut, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Pematangsiantar, Ramli Sihotang protes karena menurutnya pemasangan APK sudah sesuai aturan KPU. Pihaknya berencana menyurati Bawaslu Pematangsiantar dan meminta keterangan lebih lanjut perihal APK yang diduga melanggar aturan tersebut.

“Kami akan minta penjelasan terkait penertiban APK yang sudah dipasang dan sebelumnya sudah kami laporkan sesuai permintaan Bawaslu, tapi masih juga ada pembongkaran atau penertiban,” ungkap Ramli, Rabu (12/12).

Hal berbeda disampaikan Ketua Bawaslu Pematangsiantar, Sepriandison Saragih yang mengatakan APK yang dicopot tidak sesuai dengan disain dan materi sebagaimana yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pematangsiantar, baik yang berada di dalam maupun luar zona. Selain itu, APK yang diproduksi sendiri oleh peserta Pemilu dan desain serta materinya tidak diregistrasikan kepada KPUD.

“Kami juga turunkan APK yang dipasang di dalam zona namun teknis pemasanganya tidak sesuai aturan yakni di pekarangan sekolah atau perguruan tinggi, tempat ibadah, rumah sakit atau puskesmas, gedung milik prmerintah dan juga yang terpasang di tiang-tiang listrik, pohon, jembatan dan yang membentang jalan,” ungkapnya.

Selanjutnya, sambung Sepriandison, APK tambahan sebanyak 5 baliho dan 10 spanduk per kelurahan tiap peserta pemilu atau parpol boleh dipasang oleh calon legislatif, sepanjang APK tersebut diakui oleh peserta pemilu atau parpol yang dibuktikan adanya surat pemberitahuan dari parpol dimaksud.

“Soal APK tambahan, juga harus sudah dilaporkan kepada KPU,” terangnya.

Dia menegaskan, dasar hukum pihaknya melakukan pembersihan seluruh APK mengacu pada Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu dan SK KPU Pematangsiantar 1702 tentang lokasi pemasangan APK.

“Ada empat tim. Satu tim terdiri dari 10 orang, tersebar di empat titik perbatasan wilayah Pematangsiantar dengan daerah lain seperti di Jalan Asahan, Jalan Parapat, Jalan Medan, dan Jalan Tanah Jawa,” pungkas Sepriandison.

Penertiban dilakukan sejak pagi hingga sore, diawali apel pasukan melibatkan puluhan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishbu), dan Polres Pematangsiantar di Lapangan Haji Adam Malik. [kompas]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *