KABAR NASIONAL

Golkar Sepakat Penundaan Pengesahan RUU KUHP

Anggota DPR RI Ace Hasan Syadzily

kabargolkar.com – Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan Rancangan UU (RUU) KUHP karena adanya sejumlah keberatan dari berbagai kalangan. Fraksi Golkar DPR RI setuju dengan permintaan Jokowi.

Pemerintah dan DPR sudah sepakat mengesahkan RUU KUHP dalam persetujuan tingkat I. Rencananya RUU KUHP akan disahkan dalam persetujuan tingkat II di sidang paripurna DPR pekan depan, sebelum masa periode DPR 2014-2019 akhir bulan ini.

Jokowi meminta agar pengesahan itu ditunda dan dilanjutkan pada periode DPR selanjutnya yang akan dilantik pada 1 Oktober mendatang.

Sikap yang sama juga disampaikan oleh Fraksi Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu juga bersedia membahas kembali RUU KUHP yang banyak ditolak itu.

“Partai Golkar terbuka untuk membahas kembali RUU KUHP yang dinilai masih menjadi keberatan masyarakat,” sebut anggota Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily, terpisah.

Senada dengan Jokowi, Golkar menilai RUU KUHP harus mendengarkan berbagai masukan sebelum disahkan. Ada beberapa hal yang juga masih menjadi perhatian Golkar.

“Sebelum disahkan, RUU KUHP harus mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat yang terkait dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi, perlindungan terhadap perempuan dan kepastian hukum,” tegas Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP. Jokowi ingin masukan dari berbagai kalangan didengarkan.

“Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara saksama. Dan setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan, masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jumat (20/9).

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menkum HAM Yasonna Laoly menyampaikan sikap pemerintah ke DPR.

“Saya telah perintahkan Menkum HAM untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI, yaitu pengesahan RUU KUHP agar ditunda. Dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini,” tuturnya. (detik)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *