KABAR DPD

Golkar Teruskan Tradisi Sejak Reformasi 1998, Pastikan Akan Pegang Kembali Ketua DPRD Sumba Timur

Ketua DPD II Partai Golkar Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, ST.,MT (Pos Kupang.com/Robert Ropo)

kabargolkar.com, WAINGAPU – Partai Golkar Sumba Timur dipastikan akan kembali memegang palu pimpinan atau merebut kursi ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur. Ketua DPD II Partai Golkar Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, ST.,MT menyampaikan hal itu ketika dikonfirmasi Pos-Kupang.com, Selasa (14/5/2019).

Umbu Lili yang juga sebagai wakil bupati Sumba Timur ini menjelaskan, sesuai hasil pleno KPU, partai Golkar adalah pemenang Pemilu pada proses pemilihan legislatif tingkat Kabupaten dengan alokasi kursi DPRD yang didapat partai Golkar sebanyak 8 kursi.

Menurut Umbu Lili, peroleh 8 kursi oleh partai Golkar dan sesuai regulasi yang ada pimpinan pada posisi ketua pasti akan dipegang oleh partai Golkar. Namun terkait siapa yang akan menjadi ketua DPRD pihaknya masih menunggunya sebab ada proses dan mekanisme partai.

“Terkait siapa yang akan menjadi ketua DPRD tentu ada proses dan mekanisme sendiri oleh partai sesuai aturan yang ada di dalam partai itu sendiri. Kita masih menunggu terkait dengan itu,”jelas Umbu Lili.

Umbu Lili juga mengatakan, mengacu pada kriteria pada perode-periode sebelumnya seseorang anggota DPRD yang layak menjadi ketua DPRD antara lain pernah duduk menjadi anggota dewan pada perode sebelumnya, pernah memimpin alat kelengkapan dewan seperti Ketua Komisi atau ketua Fraksi, dan juga jumlah perolehan suara.

“Dan kita juga belum tahu aturan terbaru dari partai Golkar,”tambah Umbu Lili.

Terpisah Ketua Harian DPD II partai Golkar Sumba Timur Ali Oemar Fadaq melalui sambungan telepon kepada Pos-Kupang.com, Selasa (14/5/2019) sore mengatakan partai Golkar selalu memegang ketua DPRD sejak masa reformasi tahun 1999.

AOF yang sering dikenal di dunia politik itu juga mengatakan, sejak Pemilu pada masa reformasi tahun 1999 Ketua DPRD dipegang oleh Palulu Pabundu Ndima. Dan Palulu menjadi ketua DPRD sebanyak 4 periode.

“Sebelumnyakan orde baru tahun 1997, kemudian pada tahun 1999 terjadi reformasi untuk presiden turun dan diganti presiden sehingga dilakukan pemilihan ulang dimana disaat itu dikuti oleh multi partai. Jadi begitu pemilu uang tahun 1999 itu partai Golkar terus yang selalu menjadi ketua DPRD,”jelas AOF.

AOF mengatakan, pada intinya, meskipun partai Golkar memperoleh jumlah kursi yang sama pada Pemilu 2019 dengan Pemilu tahun 2014 lalu, namun secara akumulasi suara Partai Golkar memperoleh kenaikan suara yang signifikan hingga mencapai 4.000 lebih suara dengan total suara partai Golkar pada Pemilu tahun 2019 ini sebanyak 29.802 suara.

“Mulai Pemilu baik bupati, DPRD kita belum pernah dikalahkan. Golkar di Sumba Timur punya pemilih tradisionil/tradisional artinya orang ini suka tidak suka tetap pilih Golkar ini terbukti, sebab pada Pemilu kali ini meskipun dihadapkan dengan berbagai macam badai yang menimpah Golkar Sumba Timur, namun tetap juga keluar sebagai pemenang dengan memperoleh suara yang fantastic,”ungkap AOF.

AOF juga mengatakan pada Pemilu 2019 ini jika berbicara perolehan suara Golkar di semua Dapil mengalami kenaikan. Di Dapil IV Golkar mengalami kenaikan suara sampai 1.000, Dapil III naik 1.000, Dapil II naik hingga mencapai 2.000 lebih suara, sedangkan di Dapil I tidak mengalami kenaikan suara.

Dikatakan AOF, partai Golkar tidak pernah terkalahkan di Sumba Timur, dan Sumba Timur merupakan lumbung kursinya Golkar di propinsi NTT.

Menurutnya, Golkar ini merupakan partai Kader bukan partai Figur, karena tidak mengandalkan ketokohan seseorang.

AOF juga menjelaskan, pada Pemilu 2019 ini partai Golkar memperoleh 8 kursi dengan rincian Dapil 1 memperoleh 2 kursi, Dapil II sebanyak 2 kursi, Dapil III sebanyak 2 kursi, dan Dapil IV juga sebanyak 2 kursi.

AOF juga mengaku, partai Golkar merasa rugi karena kehilangan 1 kursi di Dapil II sebenarnya mendapatkan 3 kursi di Dapil itu pada Pemilu 2019 ini.

“Golkar menerima hasil Pemilu ini, walaupun penyelenggaraannya masih buruk. Kita masih tanda tanya terus di Dapil II itu kita merasa kita hilang 1 kursi disitu,”ungkap AOF.

Menurut AOF, diduga penyelenggaraanya masih buruk sebab C1 bukan barang kramat atau jimat. C1 dimana-mana terjadi perbaikan, ini akibat dari ketidak konsistenan penyelenggara itu sendiri. Jadi akhirnya ada beberapa banyak TPS yang dibongkar ulang mengacu pada C1 plano.

“Disitu ada keanehan, karena ada dua penyelenggaraan disitu bukan KPU saja, pengawas juga melihat secara langsung, foto itu C1 plano tetapi hasilnya saja masih aneh-aneh,”tandasnya.

Kata AOF, meskipun begitu, partai Golkar tetap menerima hasilnya, karena partai Golkar juga mengakui kelemahan dari saksi partai Golkar itu sendiri.

Menurut AOF, dengan sistim pembagian kursi dengan metode baru Sainte Lajue partai Golkar rugi, karena jika dengan memakai metode perhitungan yang lama, maka tanpa dicurangi pun Golkar tetap memperoleh 9 kursi.

“Menjadi tidak adil di Dapil II, partai Golkar beli 1 kursi itu dengan 4.800 suara, tetapi ada partai yang beli 1 kursi hanya dengan 1.900, ini kan tidak adil. Golkar dipaksa beli 1 kursi dengan 4.800 suara dengan akumulasi suara tiga kali lipat dari partai yang 1 kursi inikan lucu,”ungkap AOF.

Menurut AOF sistem ini menguntungkan bagi orang DPR RI, mestinya orang DPR itu seharusnya yang punya masa itu DPRD, sebab pusat masanya ada di Kabupaten. (tribun)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *