KABAR GOLKAR

Golongan Fungsional dan Demokrasi Terpimpin (Sejarah Golkar Bagian 1)

tiga ketum golkar pertama

Tiga Ketua Umum Golkar pertama. Dari kiri ke kanan Djuhartono, Suprapto Sukowati, Amir Murtono. (Media Karya)

Kabargolkar – Sebagai salah partai tertua dalam sejarah Republik Indonesia, Golkar memiliki sejarah panjang dan berliku dalam upaya mempertahankan kesatuan negara dan ikut berperan serta berkarya dalam pembangunan. Dapat dikatakan, sejarah keberjalanan Golkar adalah sejarah keberjalanan Republik Indonesia. Inilah sejarah Partai Golkar.

Pada dasarnya, Presiden Sukarno tidak menyukai konsep multipartai. Menurut Bung Karno, demokrasi liberal, demikian beliau menamakan konsep multipartai, hanya memberi ruang bagi pemilik modal. Oleh karena itu, UUD 1945 versi awal sangat kental nuansa negara ‘integralistik’.

Ketika Bung Karno mewujudkan konsep Demokrasi Terpimpin, konsep integralistik tersebut beliau wujudkan dalam susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Susunan MPRS kemudian terdiri dari 257 anggota DPR Gotong Royong, 118 Utusan Daerah dan 241 Utusan Golongan Karya.

Beliau namakan DPR hasil pemilu 1955 yang dibekukan karena menolak RAPBN 1960 dengan nama DPR Gotong Royong, disebut demikian karena mencerminkan komposisi poros Nasakom, kelompok Nasionalis diwakili PNI, kelompok Agama diwakili NU, PSII, Perti, Parkindo dan Partai Katolik, kelompok Komunis diwakili PKI, Angkatan Comunis Muda (Acoma) yang Trotskyis, dan Murba para pengikut Tan Malaka.

Bagaimana dengan masyarakat yang tidak menganut ideologi tertentu dalam politik? Mereka diwakili Golongan Karya, golongan fungisonal di masyarakat buruh, petani, militer, perempuan, tokoh agama dan seniman.

Militer dan Golongan Karya Melawan Agitasi PKI

Yang menarik, Bung Karno memasukkan militer ke dalam Golongan Karya untuk menyalurkan aspirasi politik militer yang diperkenalkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution dalam pidatonya ‘Jalan Tengah Tentara’. Bertemunya konsep Golongan Karya dari Bung Karno dan politik militer Jenderal Nasution melahirkan apa yang disebut Doktrin Kekaryaan.

Dalam perjalanannya, TNI (saat itu dikenal dengan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI) paling aktif menjalankan fungsi kekaryaan di samping fungsi utamanya yaitu pertahanan-keamanan. Hampir seluruh menteri, dirjen kementerian, gubernur, walikota dan bupati untuk Golongan Karya dipegang perwira ABRI aktif.

Para perwira TNI sebelumnya sudah memasuki politik Perdana Menteri Juanda Kartawijaya menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Mayjen A.H. Nasution sebagai Menteri Keamanan Nasional, Mayjen dr. Azis Saleh sebagai Menteri Kesehatan, Laksda Mohammad Nazir sebagai Menteri Pelayaran, dan Mayjen Dadang Suprayogi sebagai Menteri Stabilisasi Ekonomi.

Namun keempat perwira tersebut dianggap mewakili individu perwira dengan kemampuan tertentu daripada institusi militer, hingga Presiden Sukarno memberikan dasar hukum masuknya militer sebagai Golongan Karya. Bagi militer, kompetensi dan kapasitas yang mereka miliki dapat ‘dikaryakan’ untuk kepentingan bangsa.

Dalam konsep kekaryaan ini juga, KSAD Nasution menunjuk para perwira TNI untuk memegang perusahaan milik negara hasil nasionalisasi aset Belanda tahun 1957. Perusahaan perkebunan, pertambangan, kereta api, penerbangan hingga pelayaran dikuasai para perwira dengan tujuan agar aset hasil nasionalisasi tersebut tidak jatuh ke tangan kader PKI.

PKI menemukan momentum politik karena diberi angin dalam poros Nasakom. Mereka melancarkan ofensif revolusioner dengan meningkatkan agitasi politik sayap-sayap organisasi PKI di tingkat golongan, seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) yang aktif melancarkan aksi sepihak petani untuk mempercepat landreform, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Pemuda Rakyat, Gerwani, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Tentu saja, ofensif revolusioner ini dilakukan PKI tentu dengan tujuan meraih kekuasaan, sesuatu yang gagal mereka lakukan saat dulu mendirikan Soviet Republik Indonesia di Madiun pada 18 September 1948.

Dalam suasana penuh agitasi itulah, Letkol Suhardiman, seorang perwira aktif dan pemimpin buruh di Sumatera Utara, bergerak menyatukan kekuatan buruh anti PKI di seluruh Indonesia dengan nama Serikat Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI). Letkol Sugandhi mendirikan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) sebagai wadah aspirasi seniman, tokoh agama dan pendidikan. Sebelumnya, Mayor Mas Isman dan mantan anggota Tentara Pelajar era Revolusi mendirikan Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) untuk mewadahi kelompok tani.

Tiga organisasi yang mewakili Golongan Karya ini kemudian dilindungi dan dibesarkan Angkatan Darat untuk mengimbangi ofensif revolusioner PKI. SOKSI menghadapi SOBSI, Kosgoro menghadapi BTI, dan MKGR menghadapi Lekra. Organisasi-organisasi Golongan Karya lainnya kemudian berkembang hingga ratusan, kemudian membentuk tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO) yang terdiri dari SOKSI, Kosgoro, MKGR, Organisasi Profesi, Ormas Hankam, Gerakan Karya Indonesia (GAKARI) dan Gerakan Pembangunan.

Tujuh KINO tersebut kemudian bermusyawarah pada tanggal 20 Oktober 1964 membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber Golkar. Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letjen Ahmad Yani menunjuk Brigjen Djuhartono dari Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) sebagai Ketua Umum Sekber Golkar yang pertama.

Bersambung.[Kabargolkar]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *