KABAR GOLKAR

Golongan Fungsional Dan Rezim Demokrasi Pancasila (Sejarah Golkar Bagian 2)

Kabargolkar – Sebagai organisasi sosial politik yang dilindungi dan dibesarkan militer, Golkar tentu berperan penting dalam melawan agitasi PKI di era Orde Lama, menumpas segala ancaman terhadap Pancasila, untuk kemudian ikut berperan serta menegakkan Orde Baru yang berupaya menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Puncak dari agitasi politik PKI adalah apa yang disebut Gerakan 30 September (G30S) 1965, di mana para perwira ABRI yang berhasil dipengaruhi PKI menculik dan membunuh Menpangad Letjen Ahmad Yani dan lima perwira teras SUAD dan seorang perwira pertama ajudan Menteri Koordinator Hankam/Kepala Staf ABRI Jenderal Nasution. Apa yang dilakukan PKI di Madiun 1948 diulangi kembali tujuh belas tahun berikutnya.

Gerakan 30 September yang hanya didukung di Jawa Tengah dengan mudah dipukul Angkatan Darat. Di berbagai daerah, rakyat bahu-membahu dengan ABRI melakukan pengamanan dan pembersihan kader-kader PKI. Sekber Golkar turut andil dalam gerakan pembersihan PKI, di mana hampir seluruh gedung milik PKI dan ormas onderbouw-nya direbut Sekber Golkar. Salah satunya adalah komplek rumah kediaman Ketua Umum CC PKI, D.N. Aidit yang dijadikan Sekretariat DPD I Golkar DKI Jakarta hingga sekarang.

rumah aidit

Sekretariat Golkar DKI Jakarta, tidak banyak yang tahu di situ pernah berdiri rumah Ketua CC PKI, Dipa Nusantara Aidit.

Jenderal Suharto yang menggantikan Jenderal Ahmad Yani karena peristiwa G30S dianggap pahlawan oleh masyarakat, karena berhasil memperoleh mandat Bung Karno dalam bentuk Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) untuk menegakkan keamanan dan ketertiban. Pak Harto dalam kapasitasnya sebagai pengembang Supersemar kemudian membubarkan PKI.

Akibat huru-hara sosial politik sepanjang tahun 1965-1966, kekuasaan Presiden Sukarno dan Demokrasi Terpimpin runtuh. Bung Karno kemudian digantikan Jenderal Suharto sebagai Pejabat Presiden sejak 12 Maret 1967 dan menjabat Presiden RI definitif sejak 25 Maret 1968. Sejak itu dimulailah Orde Baru, dengan cita-cita menjalankan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dalam upaya menegakkan Demokrasi Pancasila, Presiden Suharto memberi ruang bagi kekuatan politik lama untuk berpartisipasi dalam Kabinet Pembangunan. Beberapa elit partai politik era Orde Lama yang menjabat sebagai menteri di era Orde Baru antara lain: K.H. Idham Chalid dari Partai NU, Menko Kesejahteraan Rakyat kemudian Ketua DPR; Adam Malik dari Partai Murba, Menteri Luar Negeri kemudian Ketua DPR dan Wakil Presiden; Drs. Frans Seda dari Partai Katolik, Menteri Perhubungan; Sunawar Sukowati dari PNI, Kepala Bappenas kemudian Menko Kesra; H.M.S. Mintaredja dari Parmusi, Menteri Sosial; dan Harsono Tjokroaminoto dari PSII, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Golkar Menjadi Kekuatan Dominan Orde Baru

Sekber Golkar memanfaatkan momentum perubahan Orde Lama menjadi Orde Baru untuk mengonsolidasikan kekuatan politik. Sekber Golkar yang kemudian menjadi Golkar menjelang Pemilu 1971, dilegalkan menjadi peserta pemilu mewakili organisasi sosial politik selain partai. Mayjen Suprapto Sukowati, mantan perwira Divisi Brawijaya di era Revolusi, menjadi Ketua Umum Golkar sejak Oktober 1969.

tiga ketum golkar pertama

Tiga Ketua Umum Golkar pertama. Dari kiri ke kanan Djuhartono, Suprapto Sukowati, Amir Murtono. (Media Karya)

Kemenangan Jenderal Sukowati tidak lepas dari bantuan Aspri Presiden bidang Politik, Mayjen Ali Moertopo yang saat itu memiliki jejaring luas di kalangan akademisi, partai, tokoh masyarakat maupun aktivis pemuda mahasiswa. Ali Moertopo dan jejaring Opsus (Operasi Khusus) yang melegenda disebut sebagai tokoh di balik pembersihan partai-partai dari unsur Orde Lama agar menjadi kekuatan politik pendukung pembangunan Orde Baru.

Di luar dugaan, Golkar menjadi pemenang mutlak Pemilu 1971 dengan raihan suara 34.348.673 suara atau 63% yang merata di hampir seluruh provinsi Indonesia. Golkar tidak seperti PNI yang hanya menang di Jawa Tengah, NU di Jawa Timur, Parkindo dan Partai Katolik di daerah dominan Protestan dan Katolik. Partai-partai Islam sendiri selain NU, yaitu Parmusi, PSII dan Perti hanya memperoleh suara di beberapa provinsi. Di luar Jawa, Golkar meraih suara pemilih Muslim yang pada 1955 kebanyakan memilih Partai Masyumi.

Kemenangan Golkar walaupun dikatakan dipengaruhi Opsus Ali Moertopo, tidak lepas dari realitas sosial-politik masyarakat yang pada saat itu lelah dan bosan dengan pertikaian partai era Orde Lama. Mingguan Mahasiswa Indonesia misalnya, salah satu media massa progresif di awal masa Orde Baru, menulis dengan tajam bagaimana Golkar meraih simpati dari masyarakat dengan program yang lebih merakyat dan realistis.

Mingguan ini kemudian dikritik keras oleh Arief Budiman karena Arief menganggap mereka memihak Golkar, dan pendirinya sendiri yaitu Rahman Tolleng (bekas aktivis Gerakan Mahasiwa Sosialis/Gemsos) sayap mahasiswa Partai Sosialis Indonesia /PSI), adalah salah satu fungsionaris Golkar. Tetapi apa yang dituliskan mingguan Mahasiswa Indonesia hanya menyampaikan realitas sosial politik yang berkembang di masyarakat.

Jenderal Sukowati pada suatu hari tahun 1973 meninggal mendadak, jabatan ketua umum digantikan Kolonel Amir Murtono. Amir Murtono yang pensiun dengan pangkat Mayjen ini menarik, karena yang bersangkutan adalah mantan anggota laskar Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo, nama awal Pemuda Rakyat PKI) di Madiun pada era revolusi. Amir berperan penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, kemudian sempat meringkuk di Nusakambangan selama tiga tahun akibat Razia Agustus 1951 yang dilancarkan Kabinet Sukiman dari Masyumi untuk membersihkan mereka yang dituduh PKI.

Amir Murtono kemudian dibersihkan namanya dan aktif sebagai perwira urusan teritorial dan perlawanan rakyat (Puterpra), masuk SUAD V (Teritorial) dan didukung Menteri Hankam/Panglima ABRI Jenderal Maraden Panggabean menjadi Ketua Umum Golkar. Maraden Panggabean diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar dalam Munas 1973, dan struktur komando di bawah ABRI dari mulai Kodam, Korem hingga Koramil dan Babinsa menjadi dewan pembina Golkar di daerah masing-masing.

Korporatisme Negara dan Mayoritas Tunggal

Pada periode Amir Murtono, ABRI dengan struktur komando dan doktrin kekaryaannya mulai melakukan apa yang disebut Antonio Gramsci sebagai korporatisme negara. Seluruh organisasi masyarakat yang pada masa Orde Lama didominasi sayap partai, digantikan organisasi tunggal. Dulu misalnya, selain SOBSI, Masyumi memiliki Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII), PNI memiliki Himpunan Buruh Indonesia (Himbi). Di masa Orde Baru, Menteri Tenaga Kerja Mayjen Subroto menyatukan seluruh organisasi buruh ke dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia yang berubah nama menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Organisasi petani, nelayan, pemuda, wanita dan pengusaha juga dikumpulkan menjadi wadah tunggal. Petani diwadahi dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), nelayan dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), pemuda dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), pengusaha dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), wanita dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani), dan lain sebagainya.

Pegawai negeri dilarang menjadi kader partai, diwadahi dalam organisasi tunggal Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan wajib mendukung Golkar. Korpri bersama organisasi tunggal lain yang disebut sebelumnya menjadi sayap-sayap Golkar untuk meraih suara dalam pemilu.

Golkar sendiri sebagai sayap organisasi di berbagai kalangan. Para ulama pendukung Golkar diwadahi dalam ormas Satuan Karya (Satkar) Ulama, anak muda diwadahi dalam Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), para pendakwah dalam Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), dan kaum wanita dalam Himpunan Wanita.

Golkar yang didukung ABRI, Birokrasi Sipil dan ratusan organisasi korporatis ini tidak dinyana meraih kemenangan mutlak di Pemilu 1977 dan 1982. Kemenangan Golkar juga didukung keberhasilan agenda pembangunan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Suharto. Oleh karena itu, Amir Murtono mendukung penuh upaya Ali Moertopo yang saat itu menjadi Menteri Penerangan untuk menganugerahkan gelar Bapak Pembangunan kepada Presiden Suharto pada tahun 1981.

Organisasi korporatis pilar rezim Demokrasi Pancasila tersebut kemudian dikelompokkan dalam tiga jalur, jalur A (ABRI), B (Birokrasi) dan jalur G (Golkar) dalam satu wadah Keluarga Besar Golkar yang mendominasi politik era Orde Baru berkonsep Mayoritas Tunggal.

Bersambung.[Kabargolkar]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *