KABAR KADER KABAR NASIONAL

Ini Lima Fakta Kepahlawanan Jusuf Kalla

Kabargolkar.com, JAKARTA – Sudah lebih dari dua dekade, Haji Muhammad Jusuf Kalla berkutat di dunia politik, sejak menjadi Anggota Fraksi Utusan Golongan MPR tahun 1997 (mewakili Kadin) hingga menjadi Wakil Presiden periode 2014-2019 mendampingi Presiden Jokowi.

Pria kelahiran Watampone 76 tahun yang lalu ini berperan penting dalam penyelesaian beberapa konflik horizontal yang terjadi setelah Reformasi 1998, yaitu konflik Poso, Ambon dan Aceh.

Tapi ada lima fakta yang perlu anda ketahui tentang jasa Pak JK, panggilan akrabnya, dalam mencari penyelesaian konflik secara damai, berikut fakta-fakta tersebut:

1. Mendamaikan Konflik Poso dan Ambon Di Kota yang Sama

Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, JK mengadakan rangkaian pertemuan pihak yang berkonflik di Poso dan Ambon di Kota Malino.

Pertemuan Malino I diadakan tahun 2001 mempertemukan pihak yang berkonflik di Poso, sementara pertemuan Malino II diadakan tahun 2002 mempertemukan pihak yang berkonflik di Maluku.

Malino sendiri memiliki sejarah menjadi kota tempat diselenggarakannya konferensi para raja yang menyepakati pembentukan Negara Indonesia Serikat di bawah kedaulatan Kerajaan Belanda pada tahun 1946, menyebabkan terpecah-belahnya elit politik pendukung negara kesatuan RI.

Namun JK berhasil menjadi Malino sebagai kota perdamaian, bukan perpecahan bangsa.

2. Mengadopsi Hukum Syariah Sebagai Bentuk Perdamaian Aceh

JK yang pada masa mudanya dikenal sebagai tokoh Nahdatul Ulama Sulawesi Selatan, menawarkan opsi pemberlakuan syariat Islam sebagai jalan perdamaian konflik Aceh antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

JK yang pada saat itu menjadi Wakil Presiden pendamping SBY pada Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009, mengirimkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaluddin, sebagai perwakilan Pemerintah RI untuk berunding dengan perwakilan GAM di Helsinki, Finlandia pada awal tahun 2005.

Perdamaian di Aceh yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005, menjelang 60 tahun Indonesia Merdeka, memang terjadi dipicu bencana gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan Aceh dan menyebabkan ratusan ribu korban tewas atau hilang.

Namun, Pak JK sangat komitmen dalam melaksanakan perdamaian, bahkan dapat dikatakan Partai Golkar yang dipimpin Pak JK sebagai Ketua Umum periode 2004-2009 pasang badan dalam pengesahan UU Pemerintahan Aceh tanggal 1 Agustus 2006.

3. Ikut Terlibat Proses Perdamaian Thailand Selatan

Kisah sukses perundingan damai RI-GAM di Helsinki menjadi “pintu” terpilihnya Jusuf Kalla sebagai sang mediator perdamaian di Thailand Selatan, karena itulah pemerintah Thailand meminta kesediaan Jusuf Kalla untuk bisa menenahi konflik Thailand Selatan.

Proses yang berlangsung sejak tahun 2007 tidak begitu saja berjalan mulus, setidaknya sampai lima kali delegasi pemerintah Thailand “membujuk” Pak JK untuk bersedia menjadi mediator.

Reputasi dan kisah sukses MoU Helshinki seakan menjadi jaminan. Pemerintah Thailand terus ngotot meminta. Di lain pihak masyarakat Muslim Patani Selatan juga melakukan langkah-langkah yang sama.

Tidak bisa dipungkiri peran beberapa tokoh penting Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menjadi perundingan saat di Helsinki menjadi jembatan menuju para elit masyarakat Thailand Selatan, karena berapa tokoh kunci masyarakat Thailand Selatan atau Patani bermukim di Swedia, negara yang sama didiami oleh para tokoh GAM.

Melalui para tokoh GAM inilah jalinan tali temali bisa dirajut, hasil damai sudah didapat.

4. Berperan Penting Dalam Dialog Perdamaian Afghanistan

Pada tahun ini juga, Wapres JK mendapat kehormatan menjadi mediator perdamaian di Afghanistan dalam pertemuan tripartit antara Pemerintah Afghanistan, Pemerintah Pakistan dan Milisi Taliban.

Pertemuan tersebut terjadi tanggal 27 Februari hingga 1 Maret 2018, Wapres JK mendapat undangan dari Dewan Perdamaian Agung Afghanistan untuk berbicara pada forum tertinggi Republik Islam Afghanistan tersebut.

Wapres JK diundang Duta Besar Afghanistan untuk berdialog dalam Dewan Perdamaian Tinggi Afghanistan.

Salah satu hal yang ditawarkan Wapres JK kepada Presiden Afghanistan Ashraf Ghani adalah membuka pintu bagi Taliban untuk menjadi partai politik legal dan mengikuti pemilu, hal yang sama dan sukses dijalankan di Aceh di mana mantan anggota GAM diajak membentuk partai politik.

5. Mendapat Kehormatan Berpidato Di Sidang Umum PBB Tentang Perdamaian

Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato di forum Majelis Umum PBB pada 27 September 2018 dengan judul “Making the United Nations Relevant to all people: Global Leadership and Shared Responsibilities for Peaceful, Equitable and Sustainable Societies”.

Di dalam pidato itu, Wapres JK menyatakan tiga poin penting, yakni pertama, untuk menciptakan perdamaian tidak hanya dibutuhkan kekuatan dari negara-negara berpengaruh di dunia, tetapi juga komitmen untuk menjaganya.

Kedua, setelah perdamaian tercapai, maka negara anggota PBB harus juga melakukan pembangunan. Dengan begitu, dampak dari perdamaian itu bisa terasa nyata bagi publik.

Ketiga, masyarakat yang moderat dan toleran merupakan kunci penting untuk melawan tindak kekerasan berbasis ekstrimisme dan radikalisme.

JK membuka pidatonya dengan menyebut untuk menciptakan dunia yang damai, maka mereka tidak perlu jauh-jauh mencari tokoh karakter superhero seperti The Avengers dan Justice League untuk mewujudkannya.

“Kita, di dalam ruangan ini, adalah pemimpin global. Kalau digabungkan, kita semua memiliki kekuatan superhero. Yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkan kekuatan, niat, kekuatan, belas kasih dan kerendahan hati individu kita masing-masing,” ujar JK dalam pidatonya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *