KABAR KADER KABAR NASIONAL

Ini Tanggapan dan Harapan Lindsey Afsari Terhadap Kasus Baiq Nuril

 

 Korban pelecehan seksual yang divonis bersalah di kasasi, Baiq Nuril Maknun. (Detikcom/Hari)

Kelemahan ini sudah dibahas sejak tahun lalu

Lindsey lalu mengungkapkan, bahwa, tahun lalu (2017-red) saat dirinya masih dalam kapasitas sebagai Ketua Bidang Perempuan AMPG menggelar ‘Diskusi Publik’ bersama Komnas Perempuan, Komisi VIII F-PG DPR-RI, KOWANI, IIPG, KPPG, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dalam penuturannya, Lindsey mengatakan bahwa topik diskusi itu bertema ‘Mendorong Pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual’. Melalui forum diskusi itu, menghasilkan produk deklarasi dukungan bersama, serta rekomendasi (mandat) yang dititipkan melalui Komisi VIII DPR-RI agar RUU PKS segera disahkan menjadi UU.

“Namun sayangnya sampai saat ini ‘entah kenapa’ masih saja belum terealisasi. Perkembangan terakhir yang saya dapatkan, infonya masih terus terjadi perdebatan di dalam Panja RUU PKS tersebut, dikarenakan munculnya asumsi-asumsi tak berkesudahan,” terangnya.

Lindsey yang juga merupakan aktivis Perempuan, Anak dan Pemuda, Ketua Umum Young MOMs Community serta Ketua Young Leader Sisterhood (Yello Sista) ini mengatakan, bahwa yang menjadi tujuan dari mandat yang dihasilkan dari produk diskusi tersebut adalah untuk penguatan, atau payung hukum bagi korban-korban kekerasan seksual seperti yang menimpa Baiq Nuril ini.

Sosok murah senyum ini mengungkapkan, bahwa banyak Baiq Nuril lainnya yang mungkin tidak terpublikasi, bisa jadi karena memang ditutupi oleh pihak pelaku yang lebih punya kekuatan atau justru korban sendiri yang lebih memilih diam atau menutupi karena berjuta alasan semisal ketakutan, malu, terintimidasi, dan sebagainya. Hal ini diakibatkan oleh “kelemahan” payung hukum tadi, yang seharusnya melindungi, tapi masih saja digantung dalam bentuk RUU.

“Maka harapan Saya jelas, agar DPR-RI bersama Pemerintah segera menuntaskan pembahasan RUU PKS yang sebenarnya sudah sangat ketat dikawal dalam Prolegnas, tapi masih saja tertunda. Padahal penundaan berkepanjangan sama artinya menunda pemenuhan hak para korban kekerasan seksual. Dan sama saja menindas Hak Asasi Manusia,” tegas kader Partai Golkar ini.

 

selanjutnya: Kejaksaan Agung menangguhkan eksekusi Baiq Nuril

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *