KABAR KADER

IPK Masih Tinggi, Cita Choo: Sistem Politik Indonesia Harus Disederhanakan

Rucita Permatasari. [instagram @rucitapermatasari]

Kabargolkar.com, SURABAYA – Pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia rupanya masih menduduki peringkat tertinggi dibandingkan sejumlah negara lain. Pernyataan ini pernah dilontarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo beberapa waktu lalu.

Menyikapi hal tersebut, Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) Partai Golkar dengan nomor urut 6 Dapil Malang Raya, Rucita Permatasari menuturkan, tingginya IPK disebabkan adanya sistem politik yang salah. Cita Choo, begitu ia biasa disapa, mengatakan bahwa harus ada perubahan sistem politik di Indonesia supaya tindakan korupsi bisa murni dihilangkan.

“Sistem politik kita yang terlalu liberal dan mahal ini berimplikasi pasa biaya politik yg super mahal. Karena itu kita lihat ratusan kepala daerah pejabat dan anggota DPR terjerat kasus korupsi,” kata Cita.

Caleg cantik ini menjelaskan, para pejabat terutama kepala daerah, dipilih oleh masyarakat, begitu juga dengan legislatif yang dipilih masyarakat dengan sistem politik demokratis. Namun kenyataan di lapangan, cost atau biaya politik di Indonesia begitu tinggi. hal ini tentunya membuat pejabat dan legislatif melakukan segala upaya untuk bosa mengembalikan ongkos politik yang tinggi tersebut.

“Ya solusi utamanya sistem politik harus disederhankan, jangan seperti sekarang. Semua ujungnya adalah kekuasan politik dan biaya politik,” terang Cita.

Untuk itu, ia menyampaikan butuh adanya pengubahan aturan. Mulai dari Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang perpolitikan, hingga UU yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilu.

“Hematnya, butuh perubahan UU Partai Politik dan UU Pilkada. Demokrasi terbuka seperti saat ini belum bisa diterapkan di negara kita, di mana masyarakatnya masih kurang cakap dan kekurangan ekonomi,” ujar pemilik yayasan TK Untuk Indonesia ini.

Sebab menurutnya, hal tersebut yang membuat politik uang tumbuh subur di Indonesia. Demokrasi yang mulia seharusnya, lanjut Cita, tergantikan dengan politk uang.

“Dan politik uang merupakan cikal bakal tindakan korupsi,” tambahnya.

Begitu juga untuk kalangan birokrat yang sejatinya juga ditata pejabat politik. Dikatakan Cita, diperlukan sistem yang ketat supaya tindakan korupsi bisa hilang di Indonesia.

“Ya sebenarnya founding father kita (Soekarno-red) sudah mengajarkan kita tentang demokasi terpimpin dan pada masa orde baru sistem perwakilan sudah cukup baik,” pungkasnya. [surya/tribunnews]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *