KABAR NASIONAL

Jadi Pemilih Cerdas, Bersama Kita Tolak Politik Uang

kabargolkar.com

ilustrasi: tolak politik uang (kabargolkar.com)

kabargolkar.com – Pemilu serentak 2019 menghadirkan kegiatan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) rawan politik uang.  Kampanye yang padat oleh tiap-tiap parpol, oleh para caleg, maupun paslon setiap harinya membuat suasana politik yang panas di masyarakat.

Suasana politik yang panas, ditambah dengan padatnya kampanye kadang membuat masyarakat jenuh dengan berbagai janji politik. Selain itu, mereka kebingungan karena banyaknya pilihan dengan pengetahuan yang rendah terhadap pilihan-pilihan tersebut. Kejenuhan dan kebingungan itu akan membawa para calon pemilih menapaki jalan yang mudah. Mereka akan cenderung memilih orang yang memberikan uang sebagai sogokan untuk memilih salah satu calon. Akibatnya, sosok terpilih tidak lagi yang berkualitas, tapi karena memiliki modal besar bagai tak berbatas. Hal ini berbahaya bagi demokrasi. Demokrasi menjadi tidak berkualitas. Bukan lagi menjadi ajang adu program demi kesejahteraan rakyat, tapi hanya sekedar ajang transaksional saja.

Para calon pemilih harus berani menolak politik uang (money politics). Generasi milenial harus bisa membuat perubahan dalam membangun Indonesia agar lebih baik.  Masyarakat harus dididik agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming uang yang ditawarkan di ajang Pilpres maupun Pileg 2019 ini. Melalui generasi muda, masyarakat perlu diajak berubah dengan tidak lagi memberikan toleransi pada praktek politik uang. Perubahan untuk menegakkan alam demokrasi yang sehat dan cerdas.

Apa itu politik uang?

Politik uang berasal dari kata dalam bahasa Inggris, money politics. Tindakan ini sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum. Secara sederhana, politik uang terjadi dimana tindakan itu dilakukan dengan cara memberi dan menerima uang dan/atau berupa materil lainnya (seperti barang atau jasa). Tujuannya untuk menghasut dalam hal memilih calon tertentu dalam pemilu.

Perbuatan melanggar hukum

Dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.  Luber jurdil, demikian asas pemilu yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Politik uang menghancurkan asas pemilu tersebut. Tidak lagi ada kebebasan dan kejujuran karena pemilih dipaksa atau terpaksa memilih salah satu calon, walau dengan imbalan uang. Tidak ada lagi keadilan, terutama pada calon yang menawarkan program tanpa iming-iming uang, dan juga pemilih yang memilih dengan logika serta hati nuraninya.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum juga mengatur mengenai larangan politik uang yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j yang berbunyi “pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang : j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.”

Pasal 519 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan secara jelas bahwa setiap perbuatan orang yang dilakukan secara sengaja dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi calon anggota DPD dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Kemudian didalam Pasal 523 ayat (1),(2) dan (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menyebutkan mengenai sanksi berupa pidana penjara dan berupa denda.

Dampak buruk politik uang

Besar kemungkinan sosok yang terpilih dengan cara bermain politik uang adalah sosok yang tidak berkualitas. Bila terpilih, sosok tersebut tentu akan membela kepentingan pemodal besar yang telah membantunya melicinkan jalan dengan politik uang. Akibatnya, mereka akan berupaya mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Kepentingan masyarakat pun akan terabaikan, karena mereka akan melayani para pemilik modal.

Politik uang tidak bisa ditolerir

Salah satu cara membentuk perilaku masyarakat adalah dengan memberikan pendidikan dan pemahaman tentang bahaya politik uang. Upaya yang harus dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi, utamanya oleh Bawaslu di tiap tingkatan. Dengan demikian, masyarakat mengetahui perannya dalam demokrasi, termasuk diantaranya mencegah terjadinya praktek politik uang. (kabargolkar)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *