KABAR GOLKAR KABAR NASIONAL Kabar Parlemen Kabar Pemilu

Jalan Terjal Jelang Pemilu, KTP-El dan Logistik Masih Jadi Masalah Utama

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet). [foto: tribunnews]

kabargolkar,com, JAKARTA – Jalan terjal dalam menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 masih dirasakan beberapa daerah di Indonesia. Pasalnya, masih ada 17.821 orang yang belum menyelesaikan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Bahkan blangko KTP-el di Banyumas, Jawa Tengah, jumlahnya masih kurang yang mencapai 500 ribu keping blangko KTP-el. Tak hanya persoalan KTP-el saja, kendala gelaran lima tahunan ini juga dirasakan di Nusa Tenggara Timur (NTT) perihal kurangnya 155.942 logistik Pemilu 2019.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat untuk segera mengatasai berbagai permaslaahan tersebut, agar seluruh masyarakat dapat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu mendatang.

“segera penuhi segala kebutuhan logistik Pemilu 2019 di seluruh daerah di Indonesia, agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lancar,” tegas Bamsoet.

Merespon persoalan KTP-el, politisi Partai Golkar ini mengupayakan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan optimalisasi dalam memerbaiki sistem ataupun sarana dan prasarana perekaman KTP-el.

“Agar perekaman KTP-el di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan sesuai target, mengingat salah satu kendala dalam perekaman KTP-el adalah rusaknya alat perekaman,” jelasnya.

Selain itu, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Jateng VII ini mengimbau Dinas Kependdukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bekerjasama dengan tokoh adat di daerah untuk berperan aktif dalam mengajak masyarakat melakukan rekam data KTP-el.

“Bagi seluruh warga Indonesia yang belum memiliki KTP-el untuk segera melakukan perekaman data agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019,” ujarnya.

Bamsoet juga mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data KTP-el, mengingat KTP-el merupakan kebutuhan warga negara, dengan memiliki kartu tersebut, masyarakat dapat mengakses pelayanan publik, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pembuatan izin usaha.

“KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus membuat regulasi bagi pemilih yang meminta izin untuk menggunakan hak suaranya di tempat yang tidak sesuai dengan daerah pemilih, agar menghindari konflik perhitungan suara dalam Pemilu 2019.,” pungkasnya. [*]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *