KABAR DPD

Jalankan Amanah Jadi Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK Terapkan Strategi Ini

Makmur HAPK memberikan potongan puncak rasul kepada Sultan Gunung Tabur, usai sidang paripurna hari jadi Kabupaten Berau dan Kota Tanjung Redeb, di gedung DPRD Berau, Senin (16/9). (Foto: prokal)

kabargolkar.com, TANJUNG REDEB – Momentum peringatan Hari Jadi ke-66 Kabupaten Berau dan ke-209 Kota Tanjung Redeb, semakin spesial setelah salah satu putra terbaik Bumi Batiwakkal, Makmur HAPK, diberikan amanah oleh Partai Golkar untuk menjadi Ketua DPRD Kaltim.

Dijumpai usai mengikuti sidang paripurna istimewa di gedung DPRD Berau, Senin (16/9), Makmur menyebut surat penunjukan dirinya sebagai ketua definitif DPRD Kaltim, sudah diserahkan ke Gubernur Kaltim. Selanjutnya, gubernur akan meneruskannya ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Insya Allah dalam waktu dekat terbit keputusan Mendagri. Kami akan tetapkan tata tertib dan kelengkapan dewan lain yang sudah kami persiapkan,” ujar Makmur yang saat ini masih menjabat Ketua Sementara DPRD Kaltim.

Diakuinya, amanah menduduki kursi ketua di Karang Paci – sebutan DPRD Kaltim – adalah tugas yang berat. Namun mantan bupati Berau dua periode itu tetap optimistis, mampu menjalankan amanah tersebut hingga masa jabatannya berakhir pada 2024 nanti.

“Tapi saya tetap berterima kasih atas kepercayaan ini,” kata Makmur.

Makmur yang meraih suara terbanyak pada Pileg DPRD Kaltim, mengaku sudah memiliki strategi untuk melaksanakan tugas barunya memimpin parlemen. Yakni dengan merajut rasa kebersamaan seluruh anggota DPRD. “Itu yang akan saya jalin lebih dulu, karena apapun produknya, keluarannya, merupakan kesepakatan semuanya (anggota DPRD Kaltim),” ujar pria yang meraih 38.211 suara pada pileg 17 April lalu.

Selain itu, Makmur juga punya target jangka pendek di awal kepemimpinannya. Yakni menyelesaikan beberapa rancangan peraturan daerah yang telah diajukan pemerintah provinsi, maupun yang berasal dari inisiatif DPRD.

Selanjutnya, membantu pemerintah mematangkan persiapan pembangunan untuk mendukung pemindahan ibu kota negara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

“Itu satu PR (pekerjaan rumah) yang besar. Tentu untuk mewujudkannya, provinsi dan DPRD akan bersinergi. Kita tunjukkan kalau kita (Kaltim, red) adalah provinsi yang siap atau serius menerima kepercayaan (menjadi ibu kota) itu,” katanya.

Tak cuma itu, sebagai wakil dari Kabupaten Berau, Kutim, dan Kota Bontang, Makmur akan berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diterimanya. Khususnya dalam meningkatkan infrastruktur penunjang pariwisata Berau, yang memang menjadi andalan Kaltim. Termasuk sektor pendidikan, khususnya jenjang SMA dan SMK yang kewenangannya berada di pemerintah provinsi.

“Berau memiliki potensi wisata bahari yang luar biasa. Yang bisa diandalkan dan dikenal hingga mancanegara. Begitu juga sumber daya manusia (SDM) kita. Saya yakin SDM kita akan bisa berbuat yang lebih baik lagi di masa yang akan datang,” katanya.

Diketahui, Golkar berhak mendapat jatah kursi ketua DPRD Kaltim setelah mengantongi 12 kursi. Sebelum jadi ketua definitif periode 2019-2024, Makmur dipercaya ketua sementara DPRD Kaltim selama 20 hari, sejak dilantik pada 2 September lalu.

Meski belum genap 20 hari, Golkar sudah menentukan siapa kader yang ditunjuk menjadi ketua dewan.

“Untuk DPRD Provinsi Kaltim, DPP Partai Golkar telah memutuskan untuk menugaskan Pak Makmur sebagai Ketua DPRD,” terang Sekretaris Golkar Kaltim Abdul Kadir kepada Kaltim Post, Selasa (10/9) lalu.

Lanjut dia, pihaknya baru saja menerima surat keputusan DPP Golkar tersebut dan telah disampaikan secara resmi kepada pimpinan sementara DPRD Kaltim, Rabu (11/9) lalu. “Sudah fix, enggak berubah itu,” sambungnya. Kadir mengatakan, terpilihnya Makmur ini membawa harapan agar mantan bupati Berau tersebut bisa menjadi ketua yang menaungi para legislator di provinsi.

Sehingga, para legislator bisa membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Di sisi lain, para anggota legislatif diharapkan juga bisa menjalin hubungan baik dengan eksekutif. Sebab, Kaltim mesti menyongsong ibu kota negara (IKN). Sehingga, perlu pemerintahan yang kondusif. Yang turut berimbas pada hal positif untuk pembangunan Kaltim. (prokal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *