KABAR GOLKAR KABAR NASIONAL Kabar Pemilu KABAR PILPRES

Jubir TKN Nilai Visi-Misi Jokowi-Ma’ruf Komprehensif

Politisi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menilai visi misi Jokowi-Ma’ruf lebih komprehensif dibanding Prabowo-Sandi. [foto: jitunews]

kabargolkar.com, JAKARTA – Visi dan misi Pasangan Calon (Paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti tong kosong atau tidak punya berisi. Hal itu disampaikan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily terkait rencana debat Capres-cawapres pada 17 Januari.

“Untuk melihat kualitas visi dan misi Calon Presiden 2019 ini kita harus melihat visi dan misi yang diserahkan ke KPU, yang kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam kepemimpinan lima tahun ke depan. Kami melihat visi dan misi Prabowo-Sandi yang diserahkan ke KPU seperti tong kosong,” ujar ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar ini, Rabu (9/1/2019).

Ace pun membandingkan dari sisi cakupan materi debat I yang termuat dalam dokumen visi misi kedua pasangan Capres. Dokumen Paslon Jokowi-Kyai Ma’ruf sangat komprehensif mulai dari penataan regulasi, melanjutkan reformasi sistem dan proses penegakan hukum, perhormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, pencegahan dan pemberantasan korupsi, mengembangkan budaya sadar hukum dan melanjutkan reformasi keamanan dan intelijen yang profesional dan terpercaya.

“Ada 27 program aksi yg muncul dalam dokumen visi misi pasangan kami,” jelas anggota DPR RI ini.

Dibanding visi misi dan program petahana, dia menjelaskan, apa yang dijanjikan Prabowo-Sandi sangat jomplang. Program aksi yang dijanjikan Prabowo-Sandi pun sebut dia, hanya 12 poin.

“Tidak ada sama sekali program aksi yang terkait soal penataan regulasi. Budaya hukum tidak disinggung sama sekali,” kritik Ace.

Bahkan yang paling fatal dalam visi misi Prabowo-Sandi, dia tegaskan, tidak ada kata Hak Asasi Manusia. “Terlihat pasangan Prabowo-Sandi alergi terhadap isu HAM,” ucap Ace.

Termasuk kata dia, tidak ada program aksi untuk kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia. Menurut Ace, visi misi paslon Prabowo-Sandi dipenuhi dengan jargon yang banyak justru paradoks dengan posisi politik dan aksi kelompok pendukung Prabowo-Sandi. Sikap Prabowo terhadap kebebasan pers, menurut dia, juga menjadi pertanyaan.

“Karena beberapa kali Prabowo melakukan tindakan kasar pada wartawan, menuding media tidak independen serta memboikot media. Ini jelas ancaman terhadap kebebasan pers,” jelas Ace.

Prabowo-Sandi imbuh dia, juga mengulang ulang narasi tebang pilih. Padahal lembaga penegak hukum bekerja berdasarkan due process of law, berdasarkan alat bukti. Dan semua warga negara memiliki persamaan di depan hukum.

“Bahkan pada era Pak Jokowi tidak pandang bulu dalam penegakan hukum, tanpa melihat latar belakangnya apakah menteri, Gubernur dan Bupati. Semua sama dimata hukum,” tegas Ace.

Dalam pemberantasan korupsi, lanjut dia, program aksi Prabowo-Sandi masih normatif, klise dan hampir semuanya sudah dikerjakan Jokowi.

“Mereka mengangkat lagi soal smart government yang empat tahun ini sudah dikerjakan Pak Jokowi dengan sistem e-goverment, e-budgeting, e-catalog, e-procurement, E-audit,” papar Ace.

“Ditambah dengan Presiden Jokowi telah melakukan terobosan dengan mengeluarkan Perpres no. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” jelasnya.

Ace menegaskan, Prabowo masih berjanji tapi Jokowi sudah memberikan bukti. Dia juga meminta tim Prabowo-Sandi perlu baca hasil survei lembaga-lembaga kredibel terkait tren penilaian masyarakat terkait kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi dalam tiga tahun terakhir.

“Hasil survei LSI justru menemukan masyarakat melihat pemberantasan korupsi semakin efektif. Masyarakat juga menilai tindakan korupsi di sektor pelayanan publik juga semakin menurun. Demikian pula data Transparansi Ietrnasional menunjukkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia semakin membaik,” jelasnya.

Debat Capres dan Cawapres perdana akan digelar pada 17 Januari 2018. Adapun tema debat perdana adalah hukum, HAM, korupsi dan teroris. [tribunnews]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *