KABAR KADER KABAR PILEG

Kadir Halid: Keberadaan TP2D Gubernur Lecehkan DPRD Sulsel

Kadir Halid, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulawesi Selatan

Kabargolkar.com, MAKASSAR – Polemik keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) bentukan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah seakan tidak pernah ada habisnya.

Bahkan, tim yang beranggotakan 44 orang itu dinilai telah melecehkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid mengatakan, berdasarkan laporan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulsel bahwa setiap pencairan anggaran reses harus melalui disposisi TP2D.

“Berdasarkan laporan Sekwan kalau mau dicairkan dana reses harus minta disposisi atau persetujuan dari TP2D. Kalau harus ada disposisi dari TP2D dan itu menurut saya adalah pelecehan terhadap DPRD,” ujar Kadir Halid.

Ia mempermasalahkan tugas TP2D yang melampaui kewenangan OPD. “TP2D dibentuk provinsi itu tidak masalah, tapi kita pertanyakan urusan campur kewenangan OPD itu,” tegas Kadir.

Kadir mencontohkan, misalnya ada kebijakan bahwa setiap OPD harus melapor ke TP2D kalau ada kegiatan, selain itu TP2D mencampuri urusan anggaran. “Itu pelanggaran. Kalau misalnya tidak jalan kegiatan di perubahan ini karena harus melapor kepada TP2D. Apa itu pernyataan yang sesuai,” kata Kadir.

Ia menegaskan jika Fraksi Golkar memberikan ruang kepada TP2D untuk menjalankan tugas SK Gubenur. Jika tidak sesuai maka akan dilakukan hak interpelasi. “Kalau melanggar kami DPRD gunakan hal interpelasi,” tegasnya.

Anggota Fraksi Partai Hanura, Wawan Mattaliu juga mengaku tidak
mempermasalahkan keberadaan TP2D asal sesuai tupoksinya. “Yang menjadi persoalan kalau kemudian ada kewenangan yang kemudian diambil alih oleh lembaga lain (TP2D),” katanya.

Menurutnya, tugas TP2D adalah membantu percepatan pembangunan, jika kemudian malah mengganggu kerja OPD, maka sebaiknya Tp2D tidak hadir.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Aryadi Asral menegaskan, pihaknya tak ikut campur soal hak interpelasi sejumlah dewan. Menurut dia, pihaknya masih pada komitmen mendukung program pemerintah.

Menurut dia, persoalan kecil harus diselesaikan secara internal oleh dewan melalui rapat atau forim formal untuk dicarikan solusi.

“Sebenarnya persoalan TP2D ini hal kecil. Bisa dicarikan solusi, tak usah galangkan dukungan hak interpelasi, kami tak mau campur,” ujarnya.

Anggota TP2D, Jayadi Nas, meminta kepada DPRD untuk memberikan kesempatan memperlihatkan kinerja dalam membangun Sulsel. “Beri kesempatan dulu. Pada saatnya nanti kami akan menerima masukan yang ada. Biarlah sampai bulan Desember dan bulan Januari bisa menghasilkan yang lebih baik,” katanya, Senin (12/11).

“Kita terbuka terhadap aspirasi yang masuk. Aspirasi ini menjadi bahan evaluasi utuk melangkah selanjutnya,” tambahnya.

Ia membantah jika keberadaan TP2D ingin mengatur semua OPD. “Tidak ada keinginan kami untuk mengalang-halangi sejumlah OPD dalam bekerja. Itu hnay miskomunikasi saja,” jelasnya.

Lebih jauh Jayadi menjelaskan, jika pembahasan rapat RPJMD 2019-2023 tahun ini fokus pada program visi misi Gubernur Sulsel dan wakilnya, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS). Untuk itu, program yang diusulkan baik pada APBD Pokok 2019 maupun jangka panjang tak jauh dari visi misi saat kampanye di Pilkada Serentak pada Juni lalu.

“Seperti biasa. Program-programnya adalah program yang tentu menjadi visi misi dan janji-janji Pak gubernur ketika dia kampanye, itu janjinya dengan rakyat kan? Itu yang harus dilakukan,” kata Jayadi.

Terkait masalah pengadaan helikopter, Jayadi mengatakan jika pihaknya membatalkan usulan itu untuk masuk pada usulan APBD Pokok 2019 mendatang.

“Usulan Helikopter tidak ada, karena dewan tidak mau terima, di perubahan tidak diterima apalagi di Pokok? Kita fokus sekarang program utama, karena dewan tidak terima. Kita belum seriusi,” paparnya.[Rakyatsulsel]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *