KABAR GOLKAR KABAR NASIONAL

Kaleidoskop Golkar 2018: Mantap Hadapi Pilkada, Berbenah Menangkan Pemilu 2019

 

Bakumham Golkar untuk kawal sengketa, bela partai dan advokasi masyarakat

Partai Golkar melihat berbagai tantangan di tahun politik. Tantangan tersebut sangat membutuhkan kerja besar dari bidang hukum untuk mengawal Pilkada, Pileg, dan Pilpres 2019. Menghadapi itu, Konsolidasi Nasional I digelar Bidang Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar, bertempat di Jakarta (3/4/2018). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ingin keberadaan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar diperkuat untuk mengawal sengketa yang mungkin timbul pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Konsolidasi Nasional I Bakumham Partai Golkar (poskotanews)

Disamping itu agar Bakumham Partai Golkar mampu menyediakan bantuan layanan hukum untuk membela kepentingan kader Partai Golkar dan seluruh masyarakat di Indonesia. Bakumham juga memberikan pelayanan advokasi bagi masyarakat yang mencari keadilan.

Orientasi Fungsionaris Tingkat Pusat Partai Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan, partainya akan meraih 18 persen suara pada Pemilu 2019 mendatang. Demikian disampaikan dalam Orientasi Fungsionaris (Orfis) Tingkat Pusat Partai Golkar (7/4/2018). Target tersebut meningkat 1,7 persen dibanding raihan 16,3 persen suara nasional di Pemilu 2014.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Bule/era.id)

Golkar sudah menyiapkan empat langkah untuk bisa mewujudkan target tersebut. Yaitu fokus menggarap suara milenial, merangkul tokoh masyarakat, membangun basis suara di setiap daerah dan menjaga kesolidan kader.

Golkar menyadari pemilih yang lahir pada 80-an akan mendominasi Pemilu 2019. Komposisinya lebih dari 50 persen merupakan pemilih yang lahir tahun di dekade 80-an. Kategori pemilih masuk dalam pemilih milenial. Karena itu, generasi milenial merupakan bagian penting dari kampanye ataupun sosialisasi Partai Golkar.

Bentuk Majelis Etik, rapikan gerak langkah kader

Partai Golkar membentuk Majelis Etik untuk membenahi aturan kode etik bagi segenap kader partai. Tugas Majelis Etik yaitu melakukan pembersihan dan pembenahan serta penataan manajemen kader partai Golkar. Pembentukan Majelis Etik karena kinerja para kader selama ini dirasakan kurang maksimal, terutama berkaitan dengan pencapaian partai.

Ketua Majelis Etik Golkar M Hatta (tengah). (merdeka.com)

Para pengamat memberikan apresiasi terhadap langkah Golkar. Majelis ini dinilai sebagai terobosan dan patut ditiru parpol lain.

Pilkada 2018, Golkar raih hasil gemilang

Perhelatan Pilkada yang digelar serentak di 171 daerah pada 27 Juni 2018 memberikan hasil gemilang bagi Partai Golkar. Pengamat menilai hasil Pilkada 2018 menempatkan posisi Golkar sebagai partai terkuat di kancah politik nasional. Seperti diketahui, dalam Pilkada Serentak 2018, Partai Golkar memenangkan 9 pemilihan kepala daerah tingkat provinsi/gubernur (52,94% dari 17 pilgub), 22 pemilihan wali kota (56,41% dari 39 pemilihan) dan 48 bupati (41,74% dari 115 pemilihan).

pilkada

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi jajaran pengurus memberikan pernyataan jelang Pilkada serentak di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (25/6). DPP Partai Golkar menargetkan kemenangan sebesar 56 persen dari pasangan kepala daerah yang diusung partai Golkar pada Pilkada serentak mendatang. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama/18)

 

selanjutnya: Serahkan daftar Bacaleg ke KPU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *