KARYA KEKARYAAN OPINI

Kartu Sehat Berbasis NIK Sebagai Identitas Warga Kota Bekasi

Oleh: Yuwono Setyo Widagdo*

kabargolkar.com – Dalam perjalanannya Program Kartu Sehat Bekasi yang berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah salah satu program unggulan Kota Bekasi yang diluncurkan pada Januari 2017 oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Kartu Bekasi Sehat ini merupakan pengembangan dari program JAMKESDA (Jaminan Kesehatan Daerah), dimana anggarannya mempergunakan anggaran APBD

Dasar dari Kartu Sehat Bekasi mengacu pada:

1. Peraturan Kota Bekasi Nomor 27.A tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah bagi Keluarga tidak mampu berbasis kartu keluarga dan nomor induk kependudukan (NIK).

2. Keputusan Wali Kota Bekasi nomor 440/Kep.582.a-Dinkes/XII/2016 tentang Satuan Pelaksana dan Tim Pengendali Pelaksanaan Pelayanan Jamkesda bagi keluarga Tidak Mampu berbasis KK dan NIK di Kota Bekasi.

3. Keputusan Wali Kota Bekasi nomor 460/Kep.346.A-Dinsos/VII/2017 tentang Kepesertaan Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kota Bekasi.

Hal ini sangat berbeda dengan JAMKESDA ataupun BPJS sekalipun, Kartu Sehat berbasis NIK tidak lagi memerlukan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), atau bahkan monthly payment (bayar bulanan) sehingga memperpendek secara prosedural untuk mendapatkan layanan kesehatan serta jaminan kelayakan kehidupan bagi warga di Kota Bekasi.

Seiring waktu permasalahan kerap muncul dalam mekanisme KS-NIK mulai dari penolakan beberapa rumah sakit yang dikarenakan tunggakan-tunggakan pembayaran serta lambatnya penanganan dari pihak rumah sakit tersebut. Belum lagi internal dari legislator yang baru saja mendukung rekomendasi Pansus 31 DPRD Kota Bekasi yang di inisiasi oleh kubu PKS yang menyoroti overbudgeting anggaran kartu sehat yang semula dianggarkan sebesar Rp 175 miliar, lalu membengkak menjadi Rp 420 miliar. Dan mencoba untuk meleburkan KS-NIK dengan BPJS.

Lalu sebenarnya yang harus dilihat disini adalah, jika dari dana untuk masyarakat Kota Bekasi sendiri kenapa harus hitung-hitungan? Pada dasarnya kita sebagai masyarakat yang baik sudah menunaikan kewajiban dengan membayar pajak. Setidaknya warga juga punya hak untuk menuntut fasilitas kesehatan yang cukup dan layak.

Peranan KS sangat vital di Kota Bekasi sudah banyak manfaat diterima warga. Ini merupakan jaminan “hadiah” kelayakan kesehatan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi, yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Jika KS-NIK ini terintergrasi dengan BPJS berarti akan adanya bayaran iuran bulanan. Jika dikomparasi, iuran BPJS Kesehatan, sakit ataupun tidak sakit harus bayar. Sedangkan menilik dari efisiensi berbasis kesehatan publik, masyarakat di Kota Bekasi lebih mempercayai menggunakan KS-NIK daripada BPJS, karena gratis tidak perlu iuran apapun.

Di lain hal, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi telah mengevaluasi program KS-NIK bagi warga. Putusan tersebut menegaskan untuk para pemegang kartu BPJS Kesehatan tak lagi dapat menggunakan fasilitas KS-NIK baik di puskesmas maupun rumah sakit secara bersamaan terhitung 1 Februari 2019 dan mengubah sistem rujukan pengguna KS-NIK menjadi berjenjang.


*penulis adalah kader Partai Golkar, AMPI DKI, Fungsionaris Bakastratel DPP Golkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *