KABAR NASIONAL Kabar Parlemen

Korupsi Bupati Cianjur, DPR Tegas Soal DAK Pendidikan

Ilustrasi korupsi. [foto: beritajatim.com]

Kabargolkar.com, JAKARTA – Adanya penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan oleh pihak-pihak tertentu, yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah namun disalahgunakan, seperti dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Cianjur bersama Kepala Dinas Pendidikan Cianjur dan lima pejabat daerah lainnya beberapa waktu lalu, menjadi perhatian serius oleh politisi Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

Menyikapi hal tersebut, DPR menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak tegas seluruh pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Dengan mengedepankan asas keadilan, asas kesamaan hak dimata hukum (equality before the law) dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence),” tegasnya.

Berkaitan dengan hal itu, legislator Fraksi Golkar Dapil Jateng VII ini mendorong Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dinas Pendidikan (Dindik) di setiap daerah untuk melaksanakan dan mengimplementasikan Peraturan Mendikbud Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang.

“Perlu adanya sosialisasi tentang pelaksanaan DAK pendidikan kepada Pemda dan Kepala Dindik di setiap daerah agar tidak terjadi penyelewengan ataupun kesalahan dalam melaksanakan DAK pendidikan sesuai dengan yang telah rencanakan, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” terangnya.

Dia juga menekankan, Ditjen Dikdasmen bersama Pemda untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan penyaluran DAK yang dilakukan oleh Pemda dan Dindik kepada sekolah penerima DAK, untuk menghindari adanya celah penyalahgunaan DAK pendidikan oleh oknum.

Politisi Partai Golkar ini juga mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan sosialisasi kepada Pemda mengenai pengelolaan anggaran negara dan daerah yang transparan dan akuntabel “Ini berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai upaya pencegahan dilakukannya penyelewengan,” jelasnya lagi.

Dalam hal ini, DPR tetap berkomitmen mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi, serta mengimbau seluruh aparat pemerintah, baik di kementerian maupun lembaga untuk taat pada tata tertib dan ketentuan hukum positif yang berlaku sebagaimana pengucapan janji dalam sumpah jabatan.

“Kami harap juga kepada masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pemberantasan korupsi dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum jika diduga terjadinya indikasi tindak pidana korupsi, suap, dan gratifikasi mengingat peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana korupsi akan dijamin keamanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dalam PP Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” pungkasnya. [*]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *