KABAR NASIONAL Kabar Parlemen

Legislator Golkar DIY Bakal Perjuangkan Kenaikan Anggaran Geologi Tahun Ini

Anggota Komisi VII DPR RI, Gandung Pardiman mengungkapkan Komisi VII akan memperjuangkan kenaikan anggaran geologi di tahun 2019 ini melalui APBN-P. [foto: istimewa]

kabargolkar.com, YOGYAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Gandung Pardiman mengungkapkan Komisi VII akan memperjuangkan kenaikan anggaran geologi di tahun 2019 ini melalui APBN-P. Upaya ini diperoleh usai melakukan kunjungan kerja ke Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta guna melihat mekanisme kerja kegeologian terhadap gunung berapi.

“Kami akan memperjuangkan peningkatan jumlah peralatan BPPTKG terutama untuk mengantisipasi erupsi gunung berapi. Pada tanggal 11 Februari 2019 kita akan melakukan rapat kerja dengan Menteri ESDM dan melalui forum itu nanti Komisi VII akan meminta peningkatan anggaran untuk BPPTKG,” ujar Gandung Pardiman, di Yogyakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Politisi fraksi Partai Golkar ini cukup terkejut, ternyata BPPTKG ini hanya ada satu di Indonesia, padahal jumlah gunung berapi di Indonesia cukup banyak. Sehingga ia mendorong agar fungsi ini diperkuat dalam mengantisipasi erupsi gunung api yang bisa secara tiba tiba meletus, penguatan anggaran adalah menjadi jalan utama.

“Kami juga terkejut bahwa BPPTKG ini hanya ada satu di Indonesia dan fokus kepada gunung berapi maka dari itu jika ada gunung yang batuk batuk ini harus prioritas. Diketahui APBN sekarang, Kementerian ESDM itu anggarannya terpotong 700 miliar dalam APBN-P ini akan kita mintakan kembali,” ujarnya.

Penguatan lain yang menjadi support Komisi VII adalah penguatan rekomendasi BPPTKG terhadap peta rawan bencana khususnya berkaitan dengan aktivitas geologi. Diketahui, banyak rekomendasi BPPTKG yang tidak dijalankan dengan baik misalnya di Palu dan Krakatau.

Pada tahun 2009 sudah direkomendasikan bahwa kawasan itu tidak baik digunakan untuk pembangunan gedung tinggi karena berpotensi bencana. “Artinya rekomendasi dari BPPTKG ini tepat sasaran tetapi tidak dijalankan oleh pemerintah daerah, ini harus segera diperkuat,” tutup Gandung. [Parlemen]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *