KABAR KADER Kabar Parlemen

Legislator Golkar Ini Ingin Masjid Al-Markaz Jadi Pusat Islam Indonesia Timur

Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar

Kabargolkar.com, MAKASSAR – Panitia Khusus (Pansus) Tanah Hibah Al-Markaz Al-Islam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel memperingatkan agar pengelola tetap menjadikan Al-Markaz Al-Islam sebagai pusat peradaban islam di Kawasan Timur Indonesia (KIT).

Ketua Pansus Tanah Hibah Al-Markaz Al-Islami, Armin Mustamin Toputiri mengatakan cita-cita pendirian Al-Markaz adalah menjadi pusat peradaban islam di dunia timur. Cita-cita itu, kata dia, harus diteruskan oleh pengelola.

“Cita-cita itu harus diteruskan dan pengelola Al-Markaz itu mau meneruskan cita-cita itu. Karena itu mereka meminta lahan yang ada sekarang ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) karena itu masih milik Pemprov setelah tukar guling seperti tanah-tanah Pemprov yang ada di daerah. Secara otomotis dan praktis adalah milik Pemprov,” kata Armin, Minggu (21/10).

Karena itulah, pihaknya belum memutuskan pengalihan hak tersebut karena harus melepaskan aset pemerintah provinsi. Apalagi, tanah seluas 7,2 hektar tersebut masih bersengketa dengan pihak lain. Sementara, kata dia, yayasan yang mengelola aset tersebut sudah kadaluarsa dan sebagian pengurus inti dari yayasan sudah wafat.

“Karena pertimbangan lahan itu masih ada sengketa maka pihak yayasan Al-Markaz itu meminta itu. Yayasan sudah kadaluarsa menurut undang-undang yang baru, dan sebagian besar pemiliknya sudah meninggal termasuk Pak Jenderal. Karena itu, untuk meneruskan cita-cita ini, kami minta Pemprov mencari bentuk pengelolaan untuk meneruskan cita-cita itu tanpa melepaskan aset itu,” jelasnya.

Menurutnya, dari hasil beberapa studi, pihaknya menemukan badan wakaf memiliki kelebihan daripada yayasan. Pasalnya, berbadan wakaf bisa beralih tetapi tidak bisa dialihkan. Berbeda dengan bentuk yayasan dimana bisa beralih fungsi dan beralih kepemilikan.

“Harus tetap pada tujuan yang semula tetapi aset beralih, kalau wakaf. Mau konsultasi kepada pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dulu baru minta persetujuan terhadap fraksi-fraksi baru kemudian kitakan diparipurnakan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Pemprov Sulsel, Nurlina menjelaskan segala prosesnya diserahkan kepada Pansus DPRD Sulsel. Hal itu, kata dia, sesuai dengan mekanisme unddang undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah kepala daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintah.
“Lahan tersebut bersertifikat dan masih atas nama Pemprov Sulsel,” kata Nurlina.

Menurutnya, jika prosesnya telah diselesaikan Pansus Pengalihan Aset dalam serifikat yang atas nama Pemprov Sulsel, selanjutnya akan dialihkan ke pihak penerima dalam hal ini Yayasan Al Markaz.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Jufri Rahman mengatakan tidak mempersoalkan usulan hibah tersebut. Hanya saja, mantan Kepala Dinas Pariwisata Sulsel ini mengingatkan agar dalam perjanjian hibah tersebut isinya harus jelas bahwa tidak ada komersialisasi.

“Yang harus dipertegas nanti aset yang dihibahkan tidak bisa dikomersialisasikan,” pungkasnya.[Rakyatsulsel]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *