KABAR DPD

Legislator Golkar Kaltara Sebut Dewan Segera Bahas APBD-P Akhir Bulan Ini

ilustrasi (kontan)

kabargolkar.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara perihal pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018.

Hal itu diakui Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Syaiful Herman kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi usai menghadiri acara jalan santai dalam rangka memperingati 1 Muharam 1440 H di Tanjung Selor Ibu Kota Kaltara, Selasa (11/9).

“Saya sudah surati ke sana (DPRD),” sebutnya. Namun, saat dikonfirmasi lebih lanjut, pria yang juga menjabat Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltara itu, belum bisa memberikan keterangan dengan alasan buru-buru karena masih ada urusan.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Abdul Djalil Fatah mengatakan, jika sesuai rencana, pembahasan APBD Perubahan Kaltara tahun 2018 itu akan dijadwalkan akhir bulan ini (September).

“Kita sudah bahas kemarin (Senin), itu mulai pagi sampai sore. Di situ saya mengajak teman-teman lainnya untuk membicarakan persiapan dalam rangka finalisasi pembahasan APBD Perubahan tersebut,” ujar Djalil.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, sebelumnya persoalan pembahasan APBD Perubahan tersebut sudah disampaikan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie saat pertemuan di Kantor Gubernur Kaltara belum lama ini.

Dari penjelasan itu, sudah ada beberapa anggota legislatif yang memahaminya. Adapun untuk hal-hal yang lain hanya tinggal dibahas guna mencari kesepahaman bersama apa yang harus diputuskan untuk ditetapkan nantinya.

Disinggung mengenai banyaknya anggota DPRD Kota Malang yang ditangkap karena salah dalam menggunakan kewenangannya, ia menegaskan hal yang prinsip dan harus diperhatikan di DPRD Kaltara ialah rambu-rambu atau aturan yang sudah ditetapkan.

“Di sini kami memang mewanti-wanti dan mewaspadai terjadinya kesalahan dalam menjalankan peraturan,” tuturnya.

Artinya, apapun prosesnya, tetap akan dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sebagai dasar atau tata cara dalam melakukan tahapan pembahasan APBD Perubahan itu sendiri. Sehingga tidak ada yang penyalahgunaan kewenangan.

Pastinya, pembahasan ini akan dipercepat. Karena ada beberapa kegiatan yang sempat tertunda di APBD murni lalu diharapkan dapat dikerjakan di APBD perubahan ini jika memang anggarannya ada dan cukup.

Namun, untuk berapa nominal APBD Perubahan ini belum dapat disebutkan. Intinya proses pembahasan APBD Perubahan ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

sumber berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *