OPINI

Membangun Pertanian Tanpa Data Yang Akurat

Oleh:  Tonny Saritua Purba*

kabargolkar.com – Validasi data sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis di bidang pangan, maka validitas input data yang digunakan harus benar-benar terjamin. Penggunaan basis data yang validitasnya diragukan dituding menjadi biang dari sengkarutnya kebijakan pemerintah di bidang pangan selama ini. Oleh karena itu pemerintah untuk segera melakukan audit terhadap validitas data pangan, utamanya beras. Validitas data merupakan kedekatan antara nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran contoh dengan angka yang sebenarnya. Statistik produksi beras diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian bersama BPS. Hal ini sesuai amanat Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, bahwa statistic sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan BPS.

Data produksi beras nasional diperoleh dari hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Dalam praktiknya pola pengumpulan data produksi beras masih dilakukan secara konvensional. Pola pengumpulan data produksi beberapa komoditas tanaman pangan masih berpedoman pada Instruksi Menko Ekuin Nomor In/05/ Menkuin/I/1973 tanggal 23 Januari 1973. Instruksi tersebut ditujukan kepada Menteri Pertanian, Menteri Keuangan dan Kepala BPS.

Pertanyaan sekarang adalah berapa luas lahan sawah di NKRI ? Jika sudah diketahui luas lahan sawah maka angka produksi gabah bisa diketahui. Mengenai hasil panen padi di lahan sawah biasanya rata-rata 5 ton per ha. Sementara untuk data konsumsi beras Versi Kementerian Pertanian sebesar 139,15 kilogram/kapita/ tahun, versi BPS sebesar 113,48 kilogram/ kapita/tahun, versi Susenas 2012 sebesar 98 kilogram/kapita/tahun. Konsekuensinya, data neraca beras nasional jadi beragam sehingga pemerintah akan kesulitan mengeksekusi satu kebijakan pangan.

Pemerintah harus segera melakukan sensus mengenai luas lahan sawah, jumlah pelaku tani dan data beras. Satu data pangan yang validitasnya terjamin sangat membantu pemerintah dalam melakukan eksekusi kebijakan strategis di bidang pangan. Kebijakan dalam hal memperkuat ketahanan pangan, seperti apakah perlu impor atau tidak, kapan waktunya impor dan berapa jumlahnya.


*Penulis adalah alumni IPB University (Soil Science), penyuluhan Swadaya Petani Padi Indonesia, inisiator Komunitas Petani Padi Indonesia (KPPI), Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (BPP PISPI), aktivis Praja Muda Beringin (PMB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *