KABAR GOLKAR KABAR NASIONAL Kabar Parlemen

Menyoal Kasus Baiq, DPR Kebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. [istimewa]

Kabargolkar.com, JAKARTA – Persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan kembali marak terjadi, seperti kasus yang belakangan mencuat yakni kasus pelecehan terhadap Baiq Nuril, eks tenaga honorer di SMAN Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kasus ini bermula saat Baiq Nuril ingin melaporkan tindakan kekerasan seksual yang diterimanya, namun beliau justru malah dikriminalisasi dengan vonis penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta. Padahal, saksi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam persidangan beberapa waktu lalu, sudah menyatakan perbuatan yang dilakukan Baiq Nuril tidak melanggar UU ITE.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mengetahui kasus ini, langsung meresponnya. Menurutnya, dalam menjatuhkan vonis, hakim seperti kekurangan dasar hukum dan terkesan tak cermat lantaran tidak adanya UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menjadi dasar utama pembelaan terhadap kaum perempuan.

“Apa yang terjadi terhadap Ibu Baiq Nuril harus dituntaskan secepatnya, karena ini bukan hanya menyangkut pribadi beliau, melainkan juga menjadi pembelaan terhadap harkat, derajat, dan martabat kaum perempuan pada umumnya,” tegas Bamsoet melalui rilisnya, Senin (19/11).

Usai masa reses berakhir dan dewan kembali bersidang pada 21 November 2017, DPR RI bersama pemerintah akan mengebut penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Setelah mendapat banyak masukan dari berbagai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panita Kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual DPR RI akan memformulasikannya ke dalam berbagai pasal-pasal.

“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bukan hanya akan mengatur hukum terhadap pelakunya, namun juga akan memberikan perlindungan kepada korban. Terutama juga memfokuskan kepada tindakan pencegahan (preventif),” tambah Bamsoet.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Jateng VII ini menuturkan, berbagai pihak sudah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut, antra lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komnas Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, dan para pakar hukum pidana.

“Pelibatan organisasi keagamaan dimaksudkan agar RUU tersebut bisa kuat secara aspek moral dan agama. Dengan demikian akan memperkuat ruh dalam implementasinya di lapangan,” tukasnya.

Ia menyatakan, jika ada anggapan DPR RI tidak serius menyelesaikan RUU ini karena sebagian besar anggota dewan adalah pria, ini salah besar. Kekerasan seksual tak hanya terjadi pada perempuan saja, kaum pria dengan maskulinitasnya juga rentan terhadap kekerasan seksual.

“Disahkannya RUU tersebut akan menjadi salah satu jalan keluar agar tindak kekerasan seksual bisa diproses tuntas secara hukum. Sekaligus menjadi pegangan bagi para penegak hukum agar bisa memberikan keadilan,” pungkas Bamsoet. [*]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *