KABAR NASIONAL Kabar Parlemen

Menyoal Kasus e-KTP Berserakan, DPR Minta Ini ke Kemendagri

Temuan E-KTP dalam karung di Pondok Kopi, Duren Sawit. [liputan6]

Kabargolkar.com, JAKARTA РPolemik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang berserakan di Bogor, Jawa Barat dan Pondok Kopi, Jakarta Timur, menjadi perhatian serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang melihat pentingnya identitas kependudukan, terlebih menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dalam waktu dekat.

Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyikapi adanya usulan Komisi II DPR mengenai pembentukan Pannitia Kerja (Panja) untuk melakukan pengawasan atas polemik seputar e-KTP ini. Dia mendorong Komisi II segera memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) untuk meminta penjelasan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) mulai dari perekaman, penyimpanan, hingga penanganan e-KTP yang rusak/cacat.

“Perlu adanya penjelasan mengenai kasus e-KTP yang tercecer, mengingat e-KTP rawan untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.,” ujar Bamsoet lewat rilisnya, Selasa (11/12).

Bamsoet menilai, Komisi II yang membidangi urusan dalam negeri, kesekretariatan negara, dan Pemilihan Umum (Pemilu) ini agar lebih memerhatikan berbagai hal yang menjadi masalah pokok pada kasus e-KTP ini, antara lain mendorong Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pendataan terhadap penduduk agar tidak terjadi kesalahan data.

Selain itu, DPR juga mengimbau Kemendagri untuk memastikan fasilitas perekaman data kependudukan seperti alat perekam dan tinta untuk mencetak e-KTP di setiap daerah di Indonesia agar tersedia dan dapat berfungsi dengan baik, serta menyiapkan teknisi untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi pada saat perekaman ataupun pencetakan e-KTP.

“Agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan pengecekan berapa jumlah blanko e-KTP yang dibutuhkan untuk memenuhi pekeraman e-KTP di seluruh wilayah Indonesia, serta melakukan pengecekkan terhadap blanko yang rusak ataupun yang cacat produksi untuk segera dilakukan pemusnahan terhadap blanko-blanko tersebut,” tambah anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Jateng VII ini.’

Dia menambahkan, Disdukcapil harus melakukan pengecekan perihal jumlah blanko e-KTP yang dibutuhkan guna pemenuhan perekaman e-KTP di seluruh wilayah di Indonesia, serta melakukan pengecekan terhadap blanko yang rusak ataupun cacat produksi untuk segera dilakukan pemusnahan.

“Harus ada evaluasi Kemendagri, juga audit internal terkait sejumlah kasus e-KTP yang tengah marak. Cari tahu apakah ada unsur kelalaian atau sabotase dalam pendistribusian e-KTP,” pungkas Bamsoet. [*]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *