KABAR DPD Kabar Pemilu KABAR PILEG KABAR PILPRES

Misbakhun Gencarkan Mesin Politik Menangkan Pemilu 2019

Calon anggota legislatif (caleg) DPR dari Golkar untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur II Mukhamad Misbakhun. (foto: Istimewa)

kabargolkar.com, PASURUAN – Salah satu kader Partai Golkar yang juga putra daerah Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), Mukhamad Misbakhun kian gencar memanaskan dan menggerakkan mesin politiknya dalam menghadapi Pemilu 2019. Diketahui, Misbakhun akan kembali mencalonkan diri menjadi anggota parlemen pusat dari Daerah Pilihan Jatim 2, Pasuruan-Probolinggo.

Misbakhun menegaskan, tidak hanya memfokuskan kembali menjadi anggota DPR RI, tapi juga memenangkan Pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Jokowi-Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Selama akhir pekan kemarin, Misbakhun menggenjot konsolidasi relawan pendukungnya di Probolinggo dan Pasuruan. Caleg petahana untuk kursi DPR di dapil Jatim II itu mewanti-wanti relawan pendukungnya tetap kompak.

Misbakhun menargetkan suara Golkar di dapil Jatim II pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 melebihi 150 ribu. Karena itu, dia meminta relawannya bekerja keras demi suara Golkar di Pasuruan dan Probolinggo yang termasuk sebagai wilayah Tapal Kuda.

“Saya berharap kekompakan tim terus dijaga. Tim mulai bekerja mencari suara agar target Golkar mendapat 150 ribu suara bisa tercapai,” ucapnya saat berbicara pada konsolidasi Relawan Tetap Misbakhun (Tekun) Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Minggu (13/1).

Anggota Komisi XI DPR yang dikenal getol mendukung Presiden Jokowi itu menuturkan, tensi politik tentu akan meningkat dalam momen Pilpres 2019. Terlebih, berbagai hoaks menyasar Presiden Ketujuh RI itu.

Karena itu, Misbakhun juga membekali relawan Tekun dengan argumen untuk menangkis isu soal utang pemerintah di era Presiden Jokowi. Sebab, selama ini yang selalu digembar-gemborkan penentang Jokowi adalah penambahan utang pemerintah.

“Kalau ada cerita bayi baru lahir itu sudah punya utang Rp 12 juta, saya tanya bapak dan ibu semua apakah pernah ditarik untuk ikut bayar utang pemerintah? Tidak kan?” kata Misbakbun.

Mantan pegawai pajak di Kementerian Keuangan itu menambahkan, narasi tentang tambahan utang sengaja dibuat oleh pihak yang tak menginginkan Presiden Jokowi menang pilpres lagi. Padahal, pemerintah tidak bisa semaunya berutang karena harus melalui persetujuan DPR, termasuk fraksi-fraksi partai yang selama ini menempatkan diri sebagai oposisi.

“Ini perlu dijelaskan. Biasanya partai politik setiap pembahasan APBN di DPR semua partai ikut dan setuju. Termasuk mereka yang teriak teriak soal utang,” terang Misbakhun. [liputan6]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *