OPINI

MPR RI Dan GBHN

Agun Gunandjar Sudarsa (net)

Oleh: Agun Gunandjar Sudarsa*

kabargolkar.com MPR RI Pasca amandemen UUD 1945 tahun 1999 sampai dengan 2002, tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara yang memiliki kewenangan memilih Presiden/Wakil Presiden dan Garis Garis Besar Haluan Negara. Yang tertinggi bukan lagi lembaga MPR, yg tertinggi adalah UUD, demikian pasal 1 ayat (2) hasil amandemen.

Yang tertinggi adalah Hukum, UUD 1945 adalah Hukum tertinggi, yang menjadi pucuk dan puncak pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 1 ayat (3) menegaskan hal itu yang berbunyi : Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Dibawah UUD adalah UU, adapun Ketetapan MPR yang masih ada sebatas hanya untuk Tap no 1 tahun 2003 yang dinyatakan masih berlaku. Untuk itu kebutuhan GBHN tidak harus selalu dimaknai kehadirannya melalui Ketetapan MPR RI. Karena sesungguhnya MPR tidak lagi berkewenangan untuk membuat ketetapan. Kalau tetap pilihannya seperti itu, harus diawali terlebih dahulu melalui amandemen UUD.

Saya lebih memilih bukan dalam bentuk Ketetapan MPR, akan tetapi dapat melalui Undang Undang. Pengerjaannya melalui Kajian Konstitusional MPR atas pasal pasal UUD yang dilaksanakan oleh lembaga lembaga negara.

GBHN adalah turunan pertama dari UUD yang memuat aturan lebih detail dari pasal-pasal yang ada dalam UUD yang menjadi arah dan pedoman dalam mencapai Tujuan Negara sebagaimana dirumuskan pembukaan UUD 1945.

GBHN Wajib dilaksanakan oleh Presiden dan semua Lembaga Negara sebagai panduan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang setiap tahunnya dilaporkan dalam sidang tahunan MPR.

GBHN bukan program kerja pemerintahan negara, GBHN adalah haluan negara dalam garis-garis besar yang memuat prinsip dasar pelaksanaan pasal-pasal dalam UUD 1945 untuk jangka waktu panjang, setidaknya bisa dirancang untuk 100 tahun Indonesia merdeka (2045).

Dalam asumsi saya jumlah pasal yang dimuat dalam GBHN tidak terlampau banyak. Setidaknya 3 kali jumlah pasal UUD. Karena hanya memuat prinsip-prinsip dasar saja. (Contoh pasal 33, dalam hal investasi di era global, harus dirumuskan secara jelas dan tegas tentang aturan “sebesar-besarnya untuk rakyat”).

Untuk hal tersebut , agenda kerja yang dapat dilakukan oleh MPR diantaranya:

1. Dalam satu tahun pertama melakukan kajian2 konstitusional terhadap pelaksanaan Pasal-pasal UUD, setidaknya dapat dibagi dalam beberapa bidang. Bidang Politik, Bidang Ekonomi, Bidang Hukum, Bidang Agama, Sosial dan Budaya, dan bidang Pertahanan dan Keamanan.

Yang dikaji adalah sejumlah UU yang sudah ada selama ini sesuai dengan Bidang masing-masing.

2. Tahun kedua pengujian dan pemantapan naskah GBHN hasil kajian MPR di tahun pertama.

3. Tahun ketiga, GBHN yang sudah diputuskan dalam sidang tahunan MPR ini, menugaskan kepada DPR dan Pemerintah dengan melibatkan DPD untuk membahas dan memutuskannya menjadi UU GBHN.

4. Tahun keempat Pelaksanaan GBHN oleh Penyelenggara Negara, Presiden dan semua Lembaga Negara.

5. Tahun kelima pelaksanaan dan evaluasi untuk perbaikan 5 tahun selanjutnya, melalui sidang MPR di akhir masa jabatan.

Kekuatan Hukum GBHN Sangat kuat. UU adalah peraturan perundang undangan satu tingkat dibawah UUD 1945.
Dimana Presiden/wakil presiden bersumpah/Berjanji: Akan melaksanakan UUD, UU dan segala peraturan dengan selurus-lurusnya.

UU tentang GBHN yang dirancang untuk kebutuhan 100 tahun Indonesia emas inilah, yang akan menjadi arah dan pedoman bagi semua penyelenggara negara dalam melaksanakan segala kewenangan konstitusionalnya.

Padang, 22 Juli 2019


*Penulis adalah Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *