KABAR DPD

Paripurna Hak Angket Dua Kali Gagal, Fraksi Partai Golkar Banjar Angkat Bicara

Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Rusli (kanan) didampingi Wakil Ketua DPRD Banjar, Saidan Fahmi. (foto: Hasby/tribunbanjar)

kabargolkar.com, BANJAR – Buntut kembali batalnya Paripurna tentang mendengarkan pendapat fraksi-fraksi DPRD Banjar tentang hak angket beberapa hari lalu, membuat Ketua DPRD Banjar, H Rusli angkat bicara.

Dirinya menghimbau untuk yang agenda berikutnya agar anggota DPRD Banjar bisa berhadir sehingga memenuhi kuorum.

Namun pada Paripurna yang batal digelar karena tidak memenuhi kuorum pada Kamis (1/11) lalu, H Rusli juga tidak hadir. Terlebih, fraksinya yakni Fraksi Golkar sudah menarik dukungan terhadap hasil pansus hak angket.

“Saya memang tidak hadir karena ada yang diurus. Tetapi memberikan pencerahan kepada teman-teman jangan sampai ada anggapan memboikot,” katanya, Senin (5/11).

Pria yang juga Ketua Fraksi Golkar itu mengatakan, ada beberapa fraksi yang menarik diri dalam pengesahan panitia khusus hak angket, ada pula yang absen. Walaupun dalam paripurna sudah memenuhi kuorum, tetapi tergantung hak politik masing-masing dan ada aturan kepartaian, fraksi dan kedewanan yang harus ditaati.

Dirinya yakin ketidakhadiran anggota dewan sehingga tidak memenuhi kuorum di dua kali pansus yang sudah dijadwalkan bukan karena ada yang memprovokasi tidak hadir, atau mengajak rekannya tidak hadir, tetapi murni ada kesibukan masing-masing.

“Tidak ada lobi-lobi politik. Ada partai, fraksi dan hendaknya memahami pula tugas sebagai anggota dewan, yakni menyelesaikan pansus hak angket ini,” tegasnya.

Ditanya lebih lanjut Fraksi Golkar tidak ikut pansus hak angket dikarenakan surat dari DPP agar tidak ikut. Keputusan DPP partainya itu tentulah sudah ada kajian-kajiannya.

Hasil pansus hak angket yang menyebutkan dugaaan adanya jual beli jabatan di Pemkab Banjar dan penempatan seseorang tidak sesuai keahliannya langsung disangkal H Rusli.

Menurutnya, jikalau ada indikasi jual beli jabatan tentulah aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian melakukan penyelidikan, tetapi hal ini sampai sekarang tidak ada turun ke lapangan. Sedangkan tuduhan penempatan seseorang tidak sesuai keahlian, sudah menjadi hak prerogatif kepala daerah dalam menempatkan seseorang pada suatu jabatan.

Terpisah, Sekda Kabupaten Banjar, H Nasrun Syah mengatakan, sepengetahuannya tidak ada seperti yang disebutkan hasil pansus hak angket. Jika terkait penempatan seseorang tidak sesuai keahliannya tetapi juga melihat kemampuannya.

“Pada bidang tertentu mungkin sesuai saja, kalau ada yang belum maka nanti akan disesuaikan sesuai dengan hasil kajian tim kami,” tegas Nasrun Syah.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Panitia Khusus Hak Angket, H Akhmad Rozanie Himawan Nugraha mengaku kecewa Paripurna dengan agenda tersebut kembali batal digelar. Pansus angket sudah bekerja maksimal siang dan malam, ternyata saat pembahasan di Paripurna justru heran atas sikap teman-temannya anggota DPRD lainnya apakah mendukung proses angket ataukah tidak.

Menurutnya, Pansus sudah menggunakan anggaran hak angket sebaik-baiknya sesuai aturan, hanya saja tinggal anggota DPRD lainnya bagaimana menindaklanjutinya. Sedangkan kekhawatiran adanya pemakzulan terhadap Bupati Banjar, H Khalilurrahman sangatlah berlebihan, karena prosesnya masih sangat jauh.

Adapun temuan hak angket sudah jelas, diungkapkan pria yang akrab disapa H Jani itu, dugaan adanya jual beli jabatan dilingkungan Pemkab Banjar serta penempatan mengisi posisi jabatan tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Pihaknya sudah mengantongi bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi. (tribunbanjar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *