KABAR DPD

Pasca Pileg 2019, Golkar Gorontalo Gelar Pertemuan Gagas Koalisi Gemuk

Sebanyak 8 pimpinan Parpol peraih suara di DPRD Provinsi Gorontalo menggelar pertemuan di kediaman Ketua DPD I Partai Golkar, Rusli Habibie. Ini lantas memunculkan spekulasi jika pertemuan akan melahirkan koalisi gemuk. (Foto Istimewa)

kabargolkar.com, GORONTALO – Partai Golkar Provinsi Gorontalo mengambil langkah cepat merespon hasil Pileg 2019. Agar program pemerintah provinsi di bawah nahkoda Gubernur Rusli Habibie bisa terus mendapatkan dukungan dari parlemen, Golkar mulai merangkul partai-partai yang mendapatkan kursi di Puncak Botu (sebutan lain DPRD Provinsi) hasil Pileg 2019.

Seperti yang dilansir Harian Gorontalo Post, Golkar menggagas koalisi parlemen yang diberi nama koalisi NKRI. Koalisi ini bersiai 8 partai. Yaitu Golkar, PDIP, PPP, Gerindra, PKS, Demokrat, Hanura dan PKB. Tinggal dua partai yang tidak berada dalam koalisi ini. Yaitu Nasdem dan PAN.

Mayoritas pimpinan dari 8 partai itu, pada Selasa (11/06/2019) diundang menghadiri pertemuan di rumah pribadi Ketua DPD I Golkar Gorontalo Rusli Habibie.

Ketua DPD Hanura Gorontalo Guntur Thalib yang diwawancarai usai pertemuan mengaku, koalisi ini digagas oleh partai Golkar. Hanura ikut bergabung dalam koalisi ini karena sejauh ini baru Golkar yang intens membangun komunikasi dengan Hanura. Untuk membangun koalisi parlemen di DPRD Provinsi.

“Koalisi ini juga ikut membicaran pembentukan fraksi gabungan. Untuk partai-partai yang yang kursinya tidak cukup membentuk fraksi utuh,” ungkapnya.

“Ada tiga partai yang akan membentuk fraksi gabungan. Yaitu Demokrat, Hanura dan PKB,” sambungnya.

Guntur mengakui, pertemuan tadi malam, juga sudah membahas draft kesepakatan koalisi. Salah satu point yang telah disepakati masuk dalam kesepakatan koalisi bahwa, partai dalam koalisi NKRI tidak dilarang untuk mengkritik dan mengoreksi terhadap kebijakan dan program yang diambil oleh pemerintah provinsi.

“Walau berada dalam koalisi, bukan berarti tidak boleh mengkritik pemerintah provinsi. Tetap boleh mengkritik kalau ada kebijakan yang dianggap tidak berpihak untuk rakyat,” ujarnya.

Hal lain yang juga ikut dibahas menyangkut pembagian kursi pimpinan pada alat kelengkapan DPRD (AKD). Tapi menurut Guntur pembahasan soal ini belum fix karena pertemuan tadi malam belum dihadiri perwakilan Demokrat.

“Itu yang belum fix. Tapi kisi-kisinya sudah ada. Siapa yang akan pimpin komisi dan AKD lain,” ujar Guntur yang tak menampik bila posisi Ketua Komisi III akan tetap dipegang oleh fraksi Golkar.

Meski sudah diajak Golkar, Hanura menurut Guntur tak menutup diri bila nanti diajak berkomunikasi oleh Partai Nasdem. Karena di DPRD Kabupaten Gorontalo, Hanura justru berada dalam koalisi parlemen yang digagas oleh Nasdem.

“Cuma kan sejauh ini kan Nasdem belum mengajak kami berkomunikasi untuk koalisi di DPRD Provinsi,” tandasnya.

Bila seandainya Nasdem mengajak berkoalisi, apa pilihan yang akan diambil Hanura ? menjawab pertanyaan ini, Guntur mengatakan, yang akan jadi pertimbangan utama adalah tawaran politik yang diberikan. Bila tawaran politik Golkar masih lebih baik, maka pihaknya akan tetap bergabung dengan koalisi Golkar.

“Dalam politik kan faktor take and give itu adalah hal yang lumrah,” tambahnya.

Sementara itu, mantan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Rustam Akili yang kini menjadi Ketua DPD Nasdem Kabupaten Gorontalo saat dimintai tanggapannya menyatakan, menghormati langkah Golkar. Walau Nasdem tak diajak untuk bergabung dalam koalisi NKRI. Menurutnya, komunikasi politik yang dibangun Golkar adalah hal yang lumrah.

“Kami juga sudah melakukannya di DPRD Kabupaten Gorontalo. Membangun koalisi parlemen yang didalamnya tak ada Golkar. Bukan karena tak diajak. Tapi memang belum ada komunikasi,” ungkapnya.

Rustam Akili yang berperan besar dalam menggagas koalisi pelangi di DPRD Provinsi periode 2014-2019 itu mengatakan, dia sesungguhnya sudah berupaya untuk membangun komunikasi politik lintas partai untuk koalisi parlemen di DPRD Provinsi. Pasca Pileg beberapa waktu lalu.

“Cuma saya tahu diri. Saya ini hanya Ketua DPD. Kalau saya dapat mandat dari Ketua DPW, saya akan mengkonkretkan komunikasi politik yang sudah saya rintis itu,” ungkapnya.

Soal koalisi yang digagas gemuk yang digagas Golkar, Ketua DPW PPP Gorontalo Nelson Pomalingo berpendapat, ini bisa menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lainnya, termasuk juga dalam rangka Pilkada tahun depan.

“Saya pribadi belum mengatakan iya, namun komunikasi politik saya jalankan terus,” tegas Nelson.

Menurutnya koalisi besar ini tentu yang dilihat adalah kepentingan masyarakat, karena biasanya pertarungan itu ada di saat pembahasan, ada dari eksekutif ada juga legislatif.

“Namun saya rasa pertarungan itu adalah objektif selama untuk kepentingan rakyat,” tegasnya. (hargo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *